Bogordaily.net – Bupati Bogor Ade Yasin ikuti kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Selasa 30 November 2021.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan melalui Rapat Paripurna ada beberapa bahasan poin yang tertuang dalam dokumen RAPBD Tahun 2022 antara lain terdapat kegiatan-kegiatan yang bersumber dari penerimaan dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus fisik seperti bidang jalan, air minum, dan sanitasi.
Tambah Ade Yasin, kemudian Dana Alokasi Khusus non fisik seperti tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan dana biaya operasional sekolah, serta dana bagi hasil baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan dana insentif daerah.
Menurutnya, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menyebabkan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dibiayai melalui APBN kini harus dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bogor.
Ditambah masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada adanya kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang harus diakomodir dalam APBD tahun 2022.
“Salah satunya pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada 2024 dan penyertaan modal daerah,” ungkap Ade Yasin.
Ade Yasin melanjutkan, sebagai gambaran umum mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, untuk target pendapatan daerah sebesar Rp7,149 trilyun rupiah, dengan rincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3,146 trilyun rupiah atau 44% dari total pendapatan daerah.
Target pendapatan transfer sebesar Rp4,3 trilyun rupiah atau 56% dari total pendapatan daerah, serta belanja daerah ditargetkan sebesar Rp7,776 trilyun rupiah.
Kata Bupati Bogor bahwa, belanja daerah yang dianggarkan sudah mencakup di antaranya alokasi belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 26,55% yang diperuntukan bagi biaya operasional sekolah, penerbitan Kartu Bodas dan peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sekolah dan insentif guru.
Untuk alokasi belanja di sektor kesehatan sebesar 17,73% untuk penyediaan obat dan alat kesehatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan stunting.
”Sedangkan untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) dialokasikan untuk beberapa OPD seperti Diskop UKM, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta transfer dana ke desa untuk pembangunan desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat seperti Samisade, bonus produksi, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah,” terang Bupati Bogor.
Menurutnya, untuk pembiayaan netto ditargetkan sebesar Rp627,268 milyar rupiah yang diperuntukan bagi penerimaan pembiayaan sebesar Rp746,308 milyar rupiah.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp119,4 milyar rupiah untuk pembentukan dana cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp50 milyar rupiah dan penyertaan modal daerah sebesar Rp69,4 milyar rupiah.***