Bogordaily.net – Indonesia memiliki potensi bencana gempa kapanpun bahkan bisa menimbulkan korban. Namun ini terjadi bukan karena bencananya, melainkan struktur bangunan yang tidak tahan saat menghadapi gempa.
Untuk mengantisipasinya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong kesiapan masyarakat. Struktur bangunan tahan gempa yang bisa ditingkatkan.
“Bukan gempabumi yang mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka dalam setiap kejadian, tapi akibat tertimpa bangunan,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam webinar yang diselenggarakan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dikutip Minggu 30 Januari 2022.
Dampak gempa bumi bisa lebih buruk apabila dinamika bencana yang tidak menentu ditambah dengan tata ruang, penataan kawasan lingkungan pemukiman yang tidak dirancang dengan baik dan adaptif. Hal tersebut juga bisa lebih buruk jika masyarakat tak punya pengetahuan dan keterampilan mengantisipasi serta menghadapi bencana.
Dwikorita mencontohkan saat gempa di Kabupaten Pandeglang Banten pada 14 Januari 2022, masyarakat panik serta bangunan ternyata rusak cukup parah. Ini artinya Indonesia belum siap saat gempa besar terjadi.
Menurutnya, gempa Banten jadi alarm yang harus diikuti dengan peningkatan usaha kewaspadaan, kesiapsiagaan dan mitigasi struktural dan kultural. Kunci penting dari manajemen bencana di Indonesia adalah partisipasi aktif kelima unsur Pentahelix yakni pemerintah, akademisi, pihak swasta/industri, komunitas dan media.
Masyarakat yang panik menjadi pesan terutama bagi stakeholder, asosiasi profesi bangunan dan kementerian/Lembaga terkait, untuk memahami kewilayahan. Khususnya, ungkap Dwikorita, potensi jadi daerah terdampak serta harus diikuti perencanaan dan konsep pembangunan yang telah memperhitungkan risiko potensi dampak gempa bumi.
“Hasil kajian BMKG, selain karena lokasi yang berada di atas lapisan tanah dengan klasifikasi jenis tanah lunak (SE) juga karena konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa,” jelasnya.
Organisasi yang menaungi ahli konstruksi Indonesia, HAKI diharapkan olehnya bisa turut menyelesaikan masalah kegempaan ini. Harus ada pembangunan pemahaman kembali soal perlunya memperketat penerapan peraturan pembangunan bangunan tahan gempa untuk wilayah yang berpotensi terdampak.
“Saya berharap HAKI bisa turut bersinergi dan berkolaborasi memberikan rekomendasi-rekomendasi positif kepada pemerintah daerah sehingga bisa dapat segera diintegrasikan dalam kebijakan-kebijakan konkrit. Mengingat, langkah dan sistem mitigasi kebencanaan menjadi wewenang dan tanggung jawab penerintah daerah/kota sesuai Permendagri No 101 Tahun 2018,” kata Dwikorita.***