Bogordaily.net – Masih banyak hal prioritas lain yang perlu dilakukan pemerintah dibandingkan buru-buru memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan, salah satu yang seharusnya segera diselesaikan pemerintah adalah pembangunan desa tertinggal.
Kata dia, seharusnya dana PEN atau dana APBN sebesar Rp 501 trilliun yang akan dipakai pada pembangunan ibukota negara baru, diprioritaskan untuk pembangunan wilayah desa.
Syahrul menyebutkan, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes tahun 2021, ada 18.284 desa dari 74.957 desa di Indonesia yang sangat memperihatinkan.
“Sekitar 20 persen desa di Indonesia masih tertinggal dan sangat tertinggal. Harusnya pemerintah memprioritaskan hal ini. Bukan malah IKN yang dipaksakan,” ujar Syahrul, Senin 24 Januari 2022.
Legislator PKS ini menjelaskan, saat ini alokasi dana desa sebagai cantolan anggaran pembangunan desa tidak dapat diharapkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi dan lainnya.
Dana desa menurutnya, saat ini tersedot untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat sebesar 40 persen dan sisanya untuk operasional pemerintahan desa.
“Apalagi yang diharap dari dana desa untuk pembangunan? Semua sudah habis untuk operasional dan bansos. Maka, kita mengharapkan dana yang dialokasikan di PEN itu diarahkan ke pembangunan desa, bukan ke IKN,” tandasnya.***
