Bogordaily.net– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memindahkan dua agenda pertemuan G20 jalur keuangan (Finance Track) dari Bali ke Jakarta. Hal itu lantaran penyebaran covid-19, khususnya varian Omicron.
Pembatalan agenda G20 itu tertuang dalam surat Kemenkeu Nomor S-3/G20.33/2022 yang ditandatangani Sekretaris I Panitia Pelaksanaan Pertemuan G20 (Bidang Logistik) Rudy Rahmaddi.
Agenda yang dipindahkan ke Jakarta yaitu 2nd Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) atau pertemuan para deputi & 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG) yang rencananya digelar di Nusa Dua pada 15-18 Februari 2022.Meningkatnya penyebaran Covid-19 varian omicron membuat penyelenggaraan rangkaian kegiatan G-20 financial track mengalami perubahan.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris I Panitia Pelaksanaan Pertemuan G-20 Bidang Logistik Rudy Rahmaddi, diungkapkan bahwa pelaksanaan 2nd FCBD dan 1st FMCBG dipindahkan dari Bali ke Jakarta.
“Memperhatikan perkembangan Covid-19 di tingkat global dan nasional, terutama dari varian omicron yang tingkat penyebarannya sangat tinggi, serta mempertimbangkan hasil survei kehadiran (in person) para delegasi GRO, maka dengan ini diberitahukan bahwa penyelenggaraan 2nd FCBD dan 1st FMCBG dipindahkan dari Bali ke Jakarta,” bunyi surat tersebut yang dikutip Beritasatu.com, Kamis 20 Januari 2021.
Karena pembatalan tersebut, maka seluruh agenda kegiatan 2nd FCBD dan 1st FMCBG di Bali dan seluruh rangkaian kegiatannya dibatalkan.
Seperti diketahui, Indonesia terpilih sebagai host country G20 yang rangkaian kegiatannya dimulai dari Desember 2021 sampai dengan November 2022. Dalam konsep awal, penyelenggaraan kegiatan tersebar ke berbagai kota di Indonesia.
Salah satu rangkaian kegiatan G20 jalur keuangan di 2022 adalah 2nd FCBD dan 1st FMCBG yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada 15-18 Februari 2022 di Nusa Dua, Bali.
Terdapat enam agenda prioritas dari Finance Track G20 yang akan diteruskan Indonesia.
Pertama, pembahasan mengenai exit strategy untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kedua, upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan.
Ketiga, sistem pembayaran di era digital. Keempat, keuangan berkelanjutan atau sustainable financing. Agenda prioritas kelima adalah inklusi keuangan dan yang keenam mengenai perpajakan internasional.***