Bogordaily.net – Salah seorang pedagang kaki lima di pasar mawar sebut saja P (40) melontarkan komentarnya terkait penyegelan gedung bioskop presiden oleh Satpol PP Kota Bogor beberapa hari yang lalu dan ramai menjadi pemberitaan. Penataan tersebut, dinilai tebang pilih.
Menurutnya harus ada ketegasan jika penyegelan dilakukan, seperti menertibkan para PKL yang masih berjualan di trotoar Jalan Raya Asem sampai Ciwaringin sekitar gedung presiden yang disegel.
“Seharusnya ada relokasi, bahkan kalau mau ditutup oleh pihak Pemkot Bogor semuanya harus menyeluruh, sekarang kan kenyataannya masih banyak yang berjualan di trotoar, iri dong pasti PKL disekitaran gedung presiden yang disegel sementara disebelahnya masi ramai PKL lainnya,” ungkapnya kepada BogorDaily, Sabtu 15Â Januari 2022.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, seharusnya para PKL yang berada disekitaran Jalan Raya Asem sampai Ciwaringin ikut ditertibkan juga. Hal itu agar tidak ada kecemburuan sosial antara PKL pasa presiden dengan PKL lainnya.
“Seharusnya ya, pengennya juga pedagang direlokasi semua, jangan satu tempat saja ditutup, sementara yang lainnya dibiarkan buka agar tidak ada pilih kasih juga,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menambahkan penertiban terhadap PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP belum sepenuhnya merata. Hal itu dikhawatirkan proses relokasi akan berjalan tidak mulus.
Bahkan mungkin menjadi bahan pertanyaan tersendiri bagi para PKL khususnya yang berjualan disekitar pasar presiden yang baru saja disegel.
“Gedungnya disegel, sementara yang disebelahnya dibiarkan, nanti kedepannya kalau ada relokasi mungkin akaj sulit, seharusnya penertiban itu merata, agar para PKL yang akan direlokasi juga merata semua mau relokasi,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Pengendalian Bangunan (Kasi Dalbang) pada Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Ruslan menjelaskan, terkait penataan para PKL pasar presiden yang menimbulkan kecemburuan sosial.
Menurutnya bukan tebang pilih, namun ada kesimpang siuran informasi terkait penataan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal ini bukan berarti menyeluruh untuk dilakukan penataan tersebut.
“Bukan berarti semua terangkai juga penataannya, misalnya pasar bogor, penataan dilakukan juga tidak bisa sekaligus,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, kekurangan personel menjadi kendala tersendiri, untuk itu ia meminta kepada para pedangang mengerti akan hal tersebut.
“Penataan pasar presiden memang dilakukan jalur itu harus bersih dan clear,” jelasnya.
Bahkan menurut Ruslan sebelum adanya penertiban, ia sudah bermusyawarah terlebih dahulu kepada para pedagang di pasar presiden. Dan ia juga melakukan penyisiran.
“Memang disitu ada beberapa angkutan muatan yang parkir dipasar tersebut. Hal ini juga akan kami carikan solusinya,” imbuhnya.
Solusi tersebut akan dilakukan agar lokasi pasar presiden benar-benar bersih. Jika terus dibiarkan ada aktivitas bongkar muat dagangan dikhawatirkan akan mengundang para PKL untuk kembali berjualan.
“Yang kami fokuskan saudara-saudara pedagang kami ini. Selami ini kita melihat pasar presiden ini ramai mulai dari pedagangnya, parkirnya, sedangkan jalur tersebut jalur yang aktif, untuk itu penataan dilakukan,” pungkasnya.***
(Ibnu Galanska Monztazery)