Bogordaily.net– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu menjadi strategi yang menerapkan berbagai terobosan serta diikuti aksi-aksi yang serius.
Jokowi menekankan, akses permodalan bagi pelaku usaha tersebut harus dipermudah dan dipercepat sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha.
Kemudahan akses juga harus diberikan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha atau memperbesar skala usahanya.
“Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, koperasi yang sulit mengakses permodalan,” tegas Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia secara virtual, Kamis 20 Januari 2022.
“Target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30 persen porsi untuk UMKM kita. Untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti oleh aksi-aksi yang serius, yang konsisten, dan berkelanjutan,” lanjutnya., dikutip dari laman presiden.
Meskipun pelaku usaha UMKM di tanah air jumlahnya sangat besar, namun hingga saat ini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen saja.
UMKM bisa berperan dalam mengatasi persoalan sumbatan rantai pasok akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi oleh para pemasok. Hal ini disebabkan belum 100 persen pulihnya rantai pasok global.
“Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang sedang kita lakukan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih terus akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri.
“Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita setop, bauksit akan kita setop, tembaga akan kita setop, timah akan kita setop, emas akan kita setop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” imbuhnya.
Kebijakan reformasi struktural juga akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Pemerntah juga terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan menyukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” pungkasnya
Selain itu, pemerintah juga akan terus menambah dan meningkatkan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus ini diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.***