Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Menu

Mode Gelap
Tok! Lin Che Wei Resmi Jadi Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng Jangan Telat, Yuk Daftar Gelombang 3 TA 2022/2023 Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor! Presiden Jokowi Beri Bantuan untuk Warga dan PKL di Pasar Cibinong Asyik! Mulai Hari Ini, Jokowi Izinkan Buka Masker di Ruang Terbuka Diduga Nikah Sirih, Viral Tersebar Buku Nikah Al Ghazali dan Pacar

Tokoh · 27 Jan 2022 09:50 WIB

Puan Maharani Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum


 Ketua DPR RI Dr Puan Maharani.(Setkab/Bogordaily.net) Perbesar

Ketua DPR RI Dr Puan Maharani.(Setkab/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Ketua DPR RI Dr Puan Maharani mengapresiasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam sejumlah hal, termasuk soal ekstradisi. Ia berharap perjanjian ekstradisi dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

Melalui perjanjian ini, kedua negara dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

“DPR RI menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan Singapura, khususnya perjanjian hukum antara kedua negara terkait ekstradisi. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia,” ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Januari 2022.

Puan memuji diplomasi Pemerintah dengan Singapura yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam acara Leader’s Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari 2022.

Lewat perjanjian ekstradisi, buron-buron kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum.

Selain itu, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.

“Tentunya perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang,” papar mantan Menko

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. Selain soal ekstradisi, ada dua kesepakatan lain yang dilakukan Indonesia.

Pertama adalah mengenai penyesuaian pengelolaan ruang udara Indonesia yang selama ini dipegang Singapura atau Flight Information Region (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Salah satu poin kesepakatan seputar FIR disebut masih mengizinkan Singapura mengelola sebagian ruang udara di wilayah tersebut. Puan meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik.

“Harus ada penjelasan yang lebih mendalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” imbaunya.

Kesepakatan terakhir antara Indonesia dan Singapura yaitu soal pemberlakuan perjanjian kerja sama pertahanan yang sudah digagas sejak tahun 2007. Kerja sama yang dimaksud terkait Defence Cooperation Agreement (DCA).

“Kami berharap perjanjian kerja sama DCA tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku,” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Mengenal Lin Che Wei, Tersangka Mafia Minyak Goreng

17 Mei 2022 - 23:58 WIB

Lin Che Wei

Profil Ustaz Abdul Somad, Sang Ulama Keturunan Melayu

17 Mei 2022 - 18:41 WIB

Tirto Adhi Soerjo dan Gerakan Sarekat Islam di Bogor

17 Mei 2022 - 08:56 WIB

Sosok Pangeran Mohamed bin Zayed, Presiden Baru Uni Emirat Arab

16 Mei 2022 - 22:50 WIB

Profil Gordon Ramsay Chef Termahal di Dunia, Pernah Masak Rendang

16 Mei 2022 - 10:19 WIB

Profil Gordon Ramsay

Profil Aulia Sarah, Sukses Perankan Badarawuhi di KKN di Desa Penari

15 Mei 2022 - 17:29 WIB

Aulia Sarah Badarawuhi
Trending di Tokoh