Bogordaily.net– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya telah sepakat mengubah skema distribusi tabung LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kg bersubsidi, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) di Kementerian Sosial.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar pemerintah membangun infrastruktur digital bagi penerima tabung gas LPG 3 kg atau gas melon.
“Misalnya dengan finger print atau biometric,” katanya.
Cara tersebut untuk menekan tidak tepatnya sasaran penyaluran LPG 3 kg bersubsidi, terutama semasa pandemi, subsidi untuk keluarga miskin sangat diperlukan.
“Kalau subsidi tidak tepat sasaran, maka urgensi subsidi sebagai automatic stabilizer tentu tidak berjalan maksimal. Kita berharap selambatnya pertengahan tahun depan realisasi reformasi subsidi telah berjalan, agar dampaknya ke rumah tangga miskin makin bermanfaat, sebab akibat pandemi ini meningkatkan jumlah rumah tangga miskin,” ucapnya, dilansir dari laman radardepok.
Selain itu, langkah transformasi skema distribusi LPG 3 kg juga harus segera dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan komoditas di tahun depan. Terutama harga minyak dan gas yang diprediksi akan terus naik.
“Saya mengkhawatirkan bila itu terjadi plafon subsidi energi kita sebesar Rp 134 triliun tahun depan tidak mencukupi. Bila skema subsidi LPG telah jalan maka penjualan tabung LPG kg dapat mengikuti harga keekonomian, ini akan meringankan beban subsidi LPG,” tutupnya.***
