Bogordaily.net – Kandidat calon pimpinan Ibu Kota Negara Baru, bukan berasal dari kalangan non partai politik.Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Secepatnya, secepatnya. Ya mungkin ini, mungkin minggu-minggu depan sudah kita lantik. (Dari) non partai politik,” kata Jokowi usai menghadiri peresmian Kantor DPP Nasdem, Selasa, 22 Februari 2022.
Jokowi menyadari masih ada pro dan kontra dari pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Namun, ia mengatakan, proses pemindahan IKN Nusantara sudah selesai secara politik dengan persetujuan delapan dari sembilan fraksi DPR
“PDB (produk domestik bruto) kita 58 persen ada juga di Pulau Jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini, magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta,” kata dia.
Selain itu, gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Sukarno hingga Soeharto. “Kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial,” ujarnya.
Jokowi juga menjanjikan, rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak merusak hutan. Dari 256 ribu hektare luas area lahan yang akan digunakan untuk ibu kota baru, pemerintah hanya akan menggunakan sekitar 50 ribu hektare untuk pembangunannya.
“Sisanya yang 200 ribu (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau, yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” kata dia.
Hal pertama yang akan dibangun di sana, kata Presiden, yakni nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon dengan produksi sekitar 20 juta bibit atau benih dalam satu tahun. Ia menegaskan, IKN ini akan difokuskan menjadi kota yang sangat ramah lingkungan.
Pemerintah juga akan menciptakan kota yang 80 persen didukung oleh transportasi publik dan 80 persen menggunakan energi hijau dari hydropower. Jokowi menyebut, pembangunan ibu kota baru akan dilakukan dengan konsep smart forest city yang dikelola menggunakan teknologi modern.
Terkait dana, dia menjelaskan, pembangunan kawasan inti seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian akan menggunakan anggaran dari APBN atau sekitar 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.
“Sebanyak 80 persen adalah baik (kerja sama pemerintah dan badan usaha) KPBU, baik PPP (public private partnership) maupun dari investasi langsung dari investor,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono punya kapasitas untuk menjabat sebagai kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Menurutnya, kinerja Basuki dalam mempercepat pembangunan di Indonesia tak perlu diragukan.
Namun, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan berpendapat pembangunan IKN tak akan maksimal jika kepala otorita dijabat seorang menteri. Menurut Syarief, agar pembangunan berjalan efektif, dibutuhkan seorang pemimpin yang diharapkan bisa fokus dalam menjalankan tugasnya.***