DPR Minta Mitra Kerja Tindak Tegas Penyelewengan Pupuk Bersubsidi!

Menu

Mode Gelap
FIFA Resmi Umumkan Jadwal Kick-off Piala Dunia 2022 Dimajukan Hari Ini Harga Emas Antam Turun Rp 5.000 Per Gram Diserang Kelompok ADF, 800 Napi Penjara di Kongo Timur Kabur Jangan Telat Perpanjang Sim, Cek di Sini Lokasinya! Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

Nasional · 4 Feb 2022 10:47 WIB

DPR Minta Mitra Kerja Tindak Tegas Penyelewengan Pupuk Bersubsidi!


 Ilustrasi pupuk bersubsidi. (moneykompas/Bogordaily.net) Perbesar

Ilustrasi pupuk bersubsidi. (moneykompas/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Demi menuntaskan isu penyelewengan pupuk bersubsidi, Komisi IV DPR RI mendesak mitra kerja terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disepakati bersama. Penyelesaian isu ini dinilai krusial untuk menutup celah distribusi ilegal pupuk bersubsidi di setiap lini.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementan, Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Dirjen Budidaya KKP, dan Dirut PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, dikutip pada Juam 4 Februari 2022.

“Melalui rapat ini, kami sampaikan rekomendasi-rekomendasi agar segera ditindaklanjuti mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani selambat-lambatnya mulai Juni 2022,” kata Anggia.

Mewakili Komisi IV DPR, ia meminta penetapan alokasi pupuk subsidi oleh Kementan berdasarkan data spasial luas tanam komoditas. Di mana, dilanjutkan usulan penerimaannya oleh Gubernur dan Bupati dengan alokasi yang ditentukan Kementan.

Di sisi lain, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mendorong PT Pupuk Indonesia sebagai Holding Company untuk melaksanakan penilaian kinerja distributor sekaligus pengecer. Jika terjadi penyelewengan, maka PT Pupuk Indonesia harus memberikan sanksi sesuai ketentuan.

Tidak hanya itu, PT Pupuk Indonesia dinilai perlu meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini pertama hingga lini empat.

Pemerintah, menurut Anggia, perlu meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawasi alur distribusi yang didukung oleh penegakan hukum.

Terakhir, agar alokasi pupuk bersubsidi tidak tumpang tindih antara Kementan dan KKP, dirinya menyampaikan KKP mengusulkan alokasi pupuk sektor perikanan tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan. Ke depannya, alokasi pupuk subsidi sektor perikanan bisa ditangani langsung oleh KKP.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Penelitian Literasi Digital dengan Metode Mobile Seamless Learning di Era Merdeka Belajar untuk Pendidik PAUD 

13 Agustus 2022 - 14:21 WIB

Taufiq Kiemas dalam Kenangan Rizal Ramli, Masih Beri Hormat

13 Agustus 2022 - 12:50 WIB

rizal ramli taufiq kiemas

Ketum Projo Mengancam Siapa Partai, Perbrdaan, Demokrasi atau Konstitusi

13 Agustus 2022 - 10:58 WIB

Projo

KemenkopUKM Perkuat Kelembagaan Koperasi Nelayan

13 Agustus 2022 - 09:31 WIB

Case Close! Bareskrim Hentikan Laporan Dugaan Pelecehan Brigadir J ke Putri Candrawathi

12 Agustus 2022 - 22:58 WIB

Mencengangkan, Mahfud MD Bongkar Habis Kelakuan Ferdy Sambo Sebelum Jadi Tersangka

12 Agustus 2022 - 22:22 WIB

Pelaksanaan Pemilu 2024
Trending di Nasional