Bogordaily.net – Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi yang Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah pusat tidak bisa menyetujui permintaan Anies untuk menyetop PTM meski hanya sebulan.
Sebab, pemerintah menganggap proses PTM sangat penting bagi pendidikan siswa.
“Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM Terbatas dapat juga di perlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya,” kata Jodi dikutip dari Kompas, Kamis 3 Febuari 2022.
Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap mewajibkan seluruh daerah di PPKM Level 2 untuk tetap menggelar PTM. Namun, pemerintah kini membolehkan jumlah siswa dikurangi, dari sebelumnya 100 persen menjadi 50 persen.
Selain itu, orangtua juga diberi kebebasan untuk memilih.
“Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh,” katanya.
Jodi mengatakan, pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus. Namun, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasa bersama.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19,” katanya.
Anies Baswedan sebelumnya mengajukan permintaan penghentian PTM 100 persen pada Rabu, 2 Febuari 2022, siang. Ia menyampaikan permintaan itu langsung kepada Luhut.