Bogordaily.net – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Agus Salim, Lc., baru menghandiri pelantikan 4 pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor, di Aula Sekretariat Daerah, Senin 21 Maret 2022.
Ia pun memberikan pesan kepada Kepala Diskominfo, agar sebisa mungkin mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Informasi perlu disampaikan secara obyektif. Demikian juga dengan aspirasi dan berbagai hal yang ada di masyarakat bisa diterima dengan baik,” tambahnya.
Politikus PKS dari Daerah Pemilihan I ini berharap terjadinya harmonisasi. Berbagai kepentingan masyarakat bisa tersampaikan dengan baik, objektif, dan bisa difollow up oleh pemerintah dengan baik, tidak ada yang bias dan tidak ada informasi yang hoaks.
Prioritas anggaran menjadi hal utama yang ia sampaikan kepada Kepala BPKAD yang baru. Ia menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bupati agar tidak ada PR lagi mengenai infrastruktur di tahun 2023.
“Gunakan skala prioritas, agar apa yang jadi kebutuhan masyarakat bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan prinsip pengelolaan APBD yang tepat dan benar,” jelas lulusan Universitas Imam Muhammad bin Saud ini.
Tak ketinggalan, ia juga berpesan kepada para Camat yang baru agar bisa menjalankan pemerintahan di levelnya dengan baik, dan bisa menjadi penyambung berbagai aspirasi masyarakat.
“Jangan ada yang terhambat untuk bisa diprogramkan, terutama hal-hal yang memang jadi kebutuhan di masyarakat,” ucapnya.
Informasi yang berasal dari kelurahan ataupun dari desa harus bisa diakomodir dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada hambatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Lanjutnya, kepada Kepala Satpol PP yang baru saja dilantik diharapkan bisa mengedepankan humanisme dalam bertindak menegakkan disiplin masyarakat.
“Harapan kami (Satpol PP) bisa tegas, tapi tidak kehilangan peran humanisnya. (di Kabupaten Bogor) Banyak PR, tapi penegakan Perda harus berhati-hati,” ucap H. Agus Salim, kepada awak media.
Ia menyarankan agar melakukan komunikasi aktif dengan para pihak terkait, jangan sampai mengorbankan nilai kemanusiaan. Prinsip ini harus dipegang.
Karena bagaimanapun juga di lapangan mereka adalah masyarakat kita yang semua harus diakomodir dan juga diterima dengan baik.***