Bogordaily.net–Masih soal polemik wacana penundaan Pemilu 2024. Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” ujar Luhut dilansir dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat, 11 Maret 2022.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana itu meski ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Ia juga mengklaim rakyat tidak mau uang sebesar Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Melansir CNN Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Survei digelar pada 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengambilan sampelnya menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Hasilnya, sebesar 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen.
Kemudian survei Indikator Politik menunjukkan mayoritas publik setuju pemilu 2024 tetap digelar meski dalam keadaan pandemi Covid-19. Pada survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi. Sedangkan 24,5 persen responden memilih pemilu ditunda hingga 2027 serta 8,3 persen sisanya tak menjawab.
Berikutnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mengungkapkan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Survei LSI menunjukkan sebanyak 75,5 persen responden menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 karena alasan harus memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Begitu pula dengan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menyatakan sebanyak 68,1 persen atau mayoritas publik tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
Meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi68,1 persen tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.***