Bogordaily.net– Di tengah situasi perang yang masih memanas antara Rusia dan Ukraina, Presiden Vladimir Putin dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan rencana kedatangan Putin adalah untuk menghadiri KTT G20 yang akan berlangsung di Bali tahun ini.
Rencana kehadiran Presiden Vladimir Putin itu diutarakan Vorobieva terlepas dari desakan sejumlah negara untuk mengeluarkan Rusia dari negara kelompok G20 sebagai respons atas invasinya ke Ukraina.
“Tergantung pada situasi, sejauh ini dia (Putin) mau datang ke KTT G20,” kata Vorobieva dalam jumpa pers di Jakarta seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu, 23 Maret 2022.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, berbagai negara di dunia terutama Barat berupaya mengisolasi Moskow dari sistem keuangan hingga organisasi internasional.
Baru-baru ini, Amerika Serikat dan negara Barat yang masuk kelompok G7 sedsng mempertimbangkan mendepak Rusia dari keanggotaan G20.
Meski ada ancaman tersebut, Vorobieva mengatakan Rusia terus mendukung presidensi Indonesia di G20 tahun ini.
“Indonesia menjadi presiden G20 bukan untuk membahas masalah krisis Rusia-Ukraina, tapi lebih kepada meningkatkan ekonomi global dan masalah lainnya. Mengeluarkan Rusia (dari G20) tidak akan membantu perekonomian global,” kata Vorobieva.
“Kami mendukung presidensi Indonesia di G20,” tambahnya.
Seperti diketahui, Rusia menghadapi serangan sanksi internasional yang dipimpin oleh negara-negara barat usai menginvasi Ukraina. Sanksi diberikan untuk mengisolasi negara beruang merah tersebut dari ekonomi global.
Beberapa sanksi yang diberikan adalah menutup Rusia dari sistem transaksi internasional SWIFT dan membatasi transaksi dengan bank sentralnya.
Sebagai informasi, format G7 diperluas menjadi G8 termasuk Rusia selama periode hubungan yang lebih hangat pada awal 2000. Namun, Moskow diskors tanpa batas waktu dari kelompok tersebut setelah aneksasi Krimea pada 2014.
Sebelumnya, Polandia menyarankan pejabat perdagangan AS untuk menggantikan Rusia dalam kelompok G20.
Sementara itu di sisi lain, di tengah masih berlangsungnya aksi militer Rusia di wilayah Ukraina, termasuk melibatkan penggunaan senjata rudal hipersonik, pihak Rusia kembali mengarahkan tudingan akan keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam apa yang diduga sebagai pengembangan senjata biologis di Ukraina.
“Dengan dukungan administrative (pemerintahan) dan keuangan AS, sebuah jaringan yang terdiri dari 30 laboratorium biologi berfungsi di wilayah Ukraina sejak tahun 2014,” demikian bunyi keterangan Hal itu sebagaimana antara lain disebarluaskan melalui keterangan tertulis dalam sesi jumpa pers di kediaman resmi Duta Besar Rusia untuk Indonesia di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Rabu, 23 Maret 2022.
Dalam konferensi pers tersebut, selain Dubes Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva, turut hadir Atase Pertahanan Sergey Zhevnovatyi, serta staf Kedubes Rusia lainnya.
Pihak Rusia lantas menjelaskan bahwa berbagai data mengenai itu, justru mereka dapatkan setelah melakukan operasi militer di Ukraina, dari para staf laboratorium yang memberikan dokumen-dokumennya kepada Rusia. Termasuk keterangan bahwa ada upaya penghapusan segera terhadap semua informasi mengenai apa yang mereka sebut sebagai “program biologi militer” tersebut.
Menurut keterangan dari Kedubes Rusia pula, yang menarik perhatian secara khusus, adalah proyek yang bernama “UP-4”. Disebutkan bahwa proyek ini bertujuan menentukan penyakit burung yang paling berbahaya dan mempunyai potensi besar untuk destabilisasi suasana epidemiologi di wilayah tertentu, selain juga untuk penelitian jalur-jalur migrasi burung.
“Dua hal ini dibuktikan oleh fakta adanya penangkapan burung pada wilayah Rusia dan pengangkatan mereka ke Ukraina serta monitor jalur kembali mereka,” tulis pihak Kedubes Rusia dalam rilis tersebut.
Untuk diketahui, klaim atau tudingan Rusia soal laboratorium biologis yang didukung AS ini sendiri sudah disampaikan sejak beberapa pekan lalu, serta telah pula mendapat bantahan dari pihak AS. Setidaknya, keterangan berisi bantahan pernah disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki.***