Bogordaily.net–Di tengah persoalan minyak goreng, Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi kena semprot anggota DPR RI saat rapat bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.
Berawal saat anggota Komisi VI DPR RI fraksi Golkar, Ichsan Firdaus yang menyinggung persediaan atau stok minyak goreng yang justru muncul ketika kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dihapus.
“Coba bayangkan ketika ada HET Rp14 ribu, yang namanya barang itu hilang pak Menteri. Tiba-tiba sekarang ada kebijakan Rp24 ribu, kami lihat barangnya ada atau tidak,” kata Ichsan dikutip Suara.com.
“Kalau barangnya ada, berarti seperti tadi pak Nusron sampaikan, ada sesuatu yang salah di dalam kebijakan permendag ini,” sambungnya.
Ichsan mengaku kecewa kalau Lutfi mengatakan tidak bisa menyelesaikan atau mengendalikan persoalan yang terjadi kekinian.
Menanggapi hal itu, Lutfi langsung memberikan jawaban. Ia mengaku bukan Kemendag tidak bisa mengendalikan situasi atau menyelesaikan permasalahan. Hanya saja persoalan penimbunan minyak di luar kewenangannya untuk menindak.
“Maaf saya koreksi pak Ichsan. Saya mengatakan bahwa tidak bisa saya menangkap orang-orang ini berbasikan dengan apa yang saya punya. Jadi kalau saya mesti policy ini mesti menghadapi penjahat yang nakal, itu di luar kewenangan Kemendag,” jelas Lutfi.
Ichsan pun kembali merespons. Menurutnya Kemendag memang tidak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan permasalahan. Ia pun mengingatkan agar Lutfi tidak berbicara dalam rapat mengaku tak bisa mengendalikan permasalahan penimbunan minyak goreng.
“Itulah peran seorang menteri pak menteri. Peran menteri adalah bagaimana berkoordinasi dengan banyak pihak,” kata Ichsan lagi.
Di tempat yang sama anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam menilai Kemendag seperti tak punya harga diri di hadapan masyarakat dan produsen minyak goreng. Sebab, selama ini kebijakan Kemendag tidak berimplikasi positif terhadap kebijakan rakyat.
“Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tetapi juga di mata produsen minyak goreng. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini sudah enam permendag yang dikeluarkan, tetapi tak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Mufti.
Pemerintah dalam hal ini Kemendag dinilai Mufti gagal dalam memproteksi rakyat dari persoalan komoditas, dalam hal ini minyak goreng.
Ia kemudian mengingatkan Lutfi terkait perannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Mufti, Lutfi jangan hanya merepotkan Jokowi.
“Pak Menteri tahu enggak, Pak Menteri ini jadi menteri ini adalah pembantu presiden pak. Bukan justru dalam situasi ini Pak Menteri malah merepotkan presiden sampai beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
“Bukan hanya kami yang turun ke masyatakat, Pak Presiden datang ke Alfamart Indomaret kosong enggak ada barang, kan malu ini,” lanjutnya.
Seperti diketahui persoalan terkait minyak goreng masih ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Terlebih dengan aturan terbaru, pemerintah pusat mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.***