Bogordaily.net – Kenaikan harga minyak goreng (migor) kemasan atau premium Rp 29.300 perliter menuai kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bogor Muaz HD.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai kenaikan harga migor yang ditetapkan pemerintah untuk minyak goreng kemasan yang tadinya Rp 14.000 menjadi Rp 29.300 perliter membuat rakyat Indonesia semakin menjerit.
Kemudian, Ia juga mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan harga lebih dari 100 persen tersebut.
“Yang pertama saya harus menyatakan kecewa kepada pemerintah yang tiba-tiba menaikkan harga sebasar Rp 29.300 perliter dari Rp 14.000. Ini kan naiknya 100 persen lebih dan tiba-tiba minyak menjadi banyak dan mudah didapatkan di pasaran, artinya ini langkahnya langkah semu, pemerintah tidak berhasil mengawasi distribusi minyak tersebut,” ungkap Muaz HD saat dikonfirmasi Bogordaily.net, Kamis, 17 Maret 2022.
Selain itu, dirinya menganggap bahwa minyak goreng itu bukan langka tetapi disembunyikan atau dimainkan oleh sekelompok yang mencari keuntungan semata dan di sini pemerintah tidak hadir atau tidak berhasil mengawasi permainan hal-hal tersebut.
“Kita tahu, minyak goreng itu kebutuhan pokok, dan masyarakat mencarinya dan siap membeli. Tetapi di sini seolah-olah minyak itu langka, tapi kita menilainya itu disembunyikan dan saya ane terhadap pemerintah sampai tidak tahu terkait disembunyikannya minyak goreng tersebut,” bebernya.
Bahkan, dirinya membandingkan dengan negara tetangga dalam hal ini Malaysia. Dimana, menurutnya, di negara tersebut harga minyak goreng perkilo hanya 2,5 ringgit atau setara dengan Rp 8.000. Tetapi mengapa di Indonesia malah dinaikkan dengan harga Rp 29.300 per liter, dan menganggap harga sebelumya Rp 14.000 dirasa merugi bagi mereka.
“Padahal kita dan Malaysia sama-sama produsen sawit, tapi Malaysia bisa melepas minyak itu dengan harga Rp7.000 – Rp 8.000 perkilo, sedangkan di kita harus Rp 29.300. Ini adalah kegagalan dari pemerintah,” imbuhnya.
Bukan itu saja, dengan harga Rp 29.300 sangat merugikan rakyat dan di sini pemerintah dianggap tidak peduli lagi terhadap rakyatnya.
“Ini kan domainnya pemerintah pusat, karena dia yang menetapkan harga. Yang jadi pertanyaan saya, pemerintah pusat ini peduli ga kepada rakyatnya, karena saya rasa dengan harga Rp 29.300 sangat merugikan rakyat. Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak punya kemampuan, karena ini keputusan Pemerintah Pusat,” tegasnya.
Apalagi, sambung Muaz, di Kota Bogor tidak memiliki pabrik minyak, karena minyak goreng tersebut didatangkan dari luar Bogor, sehingga Bogor itu hanya konsumen saja. “Dan ini ranahnya pemerintah pusat yang seharusnya bisa mengendalikan itu. Buktinya Malaysia mampu kok, kenapa negara kita tidak mampu,” tandasnya.
(Heri Supriatna)