Bogordaily.net–Polemik wacana penundaan Pemilu 2024 seakan tak ada habisnya. Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024 kini menuai beragam reaksi.
Salah satunya dari politikus Rizal Ramli. Ia menilai Luhut sedang mencoba menguji kesabaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
“Teman saya Pak Luhut masih ngotot aja itu, saya lihat dia ngetes, menguji Mbak Mega aja itu. Mbak Mega bilang enggak boleh ada perpanjangan. Pak Luhut masih ngeyel, masih keukeuh. Ini kayaknya menantang kesabaran Mbak Mega. Saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati,” kata pria yang disapa RR itu saat di Ponpes Bani Abdul Hanan, Serang, Banten, Sabtu, 12 Maret 2022 sebagaimana dilansir CNN Indonesia.
Di sisi lain, Mega sempat menyindir pihak yang menuding Presiden Jokowi hendak menjabat tiga periode.
“Hari ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk tiga periode. Lah yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tau dianya bisa jadi ingin tiga periode,” kata Megawati saat berpidato di acara peluncuran buku Merawat Pertiwi secara virtual beberapa waktu lalu.
Ia pun meminta para kader untuk menjabat cukup dua periode, termasuk untuk posisi kepala daerah.
“Mau cari kekayaan, mau cari kekuasaan, mau cari ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode. Enggak ada lagi. Dua periode. Jangan asal duduk aja. Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat,” sambung Megawati.
Rizal Ramli melanjutkan bahwa tidak pernah ada perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu dalam sejarah Reformasi.
Setelah Presiden kedua RI Soeharto lengser pada 1998, BJ Habibie diangkat sebagai presiden. Setahun kemudian, Habibie memilih mempercepat pemilu yang seharusnya berlangsung di 2002.
“Ada contoh ketika ada pemimpin tidak ada legitimasi rakyat, pemimpin itu mempercepat proses pemilu,” ucap RR.
Eropa maupun Jepang, menurut RR, biasa melakukan itu jika ada pejabat tinggi pemerintahan yang mengundurkan diri saat melanggar etika atau berbuat kesalahan.
“Di Eropa biasa banget. Pemimpinnya enggak becus, dipercepat pemilunya, biar dapat pemimpin baru yang bisa nyelesein masalah. Ini malah sebaliknya, diperpanjang,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode pertama Jokowi itu.(Gibran)