Bogordaily.net – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO ) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Kojang, Kota Bogor, Jumat, 4 Maret 2022. Dalam aksinya mereka menuntut masalah kelangkaan minyak goreng, kedelai, daging sapi, statemen Menteri Agama perihal pengeras suara adzan, serta isu wacana pengunduran pelaksanaan pemilu 2024.
Konvoi dengan mengendarai sepeda motor, rombongan HMI tiba di Tugu Kujang pada pukul 14:50 WIB. Dalam aksinya HMI-MPO membawa poster bertuliskan ‘Pejuang Lingkungan Bukan Kriminal. Woy’.
Korlap HMI Cabang Bogor Abdul Basit menyampaikan, penimbunan oleh kartel mafia minyak goreng yang menyulitkan hidup masyarakat. Kelangkaan minyak goreng terjadi di Indonesia akibat penimbunan yang dilakukan oleh oknum diberbagai daerah.
Seperti di temukan 1,1 juta liter minyak goreng di Deli Serdang, Sumatra Utara yang sudah di timbun dalam beberapa waktu.
“Akibatnya masyarakat harus mengantri hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Sementara itu, upaya pemerintah hanya sampai pada wilayah operasi pasar melalui pembagian minyak goreng,” kata Korlap HMI Cabang Bogor Abdul Basit saat orasi di Tugu Kujang, Jumat 4 Maret 2022.
Kemudian, Abdul Basit mengatakan, aksi mogok yang dilakukan oleh pedagang sapi dan pedagang tahu tempe se-Jabotabek yang mengeluhkan akan mahalnya harga daging dan kedelai impor.
Lebih lanjut, sambungnya, para pedagang melakukan aksi mogok dengan bertujuan agar pemerintah dapat segera bertindak membantu kesulitan pedagang melalui beragam kebijakan strategis.
“Namun hingga kini, respon pemerintah masih minim,” ujarnya.
Dengan menggunakan alat pengeras, Abdul menyampaikan, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas justru menuai polemik terhadap umat Islam. Karena surat edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara.
Akibat statement nya yang menganalogikan adzan dengan gonggongan anjing, secara serentak beragam kelompok Islam melakukan aksi demonstrasi menuntut Yaqut telah menodai Islam.
“Ungkapan tersebut tampak sengaja dan menyasar terhadap umat Islam,” ucapnya.
Terakhir, aksi unjuk rasa ini menuntut trend kemunduran demokrasi di Indonesia yang kian memburuk, berbagai elite politik justru menginisiasi penundaan pemilu 2024 dengan dalil pemulihan ekonomi.
“Penundaan pemilu tidak hanya melanggar konstitusi, melainkan berbahaya terhadap kondisi iklim demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Hal yang perlu di ingat bahwa isu penundaan pemilu telah hadir sejak beberapa tahun sebelumnya. Kata Abdul, aktor yang terlibat dalam kemunculan isu ini ialah para elit politik yang masuk dalam kabinet Jokowi.
“Mereka turut serta dalam sukses berbagai pengesahan kebijakan UU Ciptaker, Pelemahan UU KPK hingga UU Minerba dan Pemindahan IKN,” tutupnya.*