Bogordaily.net – Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons usulan penundaan Pemilihan Umum dinilai abu-abu dan tidak tegas. Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati berpendapat, frasa dan diksi yang disampaikan kepada publik terkait penundaan Pemilu dengan istilah menjadi bagian dari demokrasi terkesan paradoks dan multitafsir.
Menurut Neni, sebuah pernyataan politik seseorang seharusnya bermakna ekstrem dan tunggal. Artinya, atas sikap Jokowi makna yang disampaikan dalam komunikasi publik itu mestinya ekstrem dan tunggal. Artinya, tidak ada tafsir lain karena yang disampaikan dengan tegas dan lugas.
“Kalau pernyataan Jokowi abu-abu begini mengisyaratkan bahwa Jokowi pun seolah setuju dengan wacana yang penundaan pemilu 2024 atau dengan kata lain memperpanjang kekuasaannya menjadi presiden,” demikian kata Neni, dikutip dari RMOL, Senin, 7 Maret 2022.
Lebih lanjut Neni mengatakan, dugaan publik bisa dibenarkan jika menduga ada keterlibatan Istana dalam mendorong wacana penundaan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Sebab, dalam komunikasi politik, bisa saja dengan siapa yang diminta untuk memainkan kesepakatan politik yang telah dilakukan. Ia pun mendorong Presiden Jokowi menyampaikan diksi tegas terkait sikap penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.
“Saya mendorong kepada Pak Jokowi untuk menyampaikan diksi secara tegas dan lugas kepada publik untuk benar benar patuh pada konstitusi,” pungkas Neni.
Publik curiga Presiden Jokowi benar-benar ada di balik wacana penundaan Pemilu 2024 karena pernyataannya berbeda dengan tahun 2019 silam.
Saat merespons wacana presiden 3 periode, Jokowi ketika itu mengatakan bahwa salah satu motif pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode adalah menampar mukanya. Selain itu, Jokowi menduga pengusul wacana itu sengaj ingin menjerumuskan dirinya.
Saat ini Jokowi menjawab menguatnya wacana penundaan Pemilu dengan kalimat terkesan mengambang. Mengatakan akan taat dan patuh pada konstitusi.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan sebagai negara demokrasi, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya, termasuk mewacanakan penundaan Pemilu.***