Bogordaily.net – Terkait surat suara pemilu (Pemilihan Umum) 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengungkapkan pihaknya telah membuat desain surat suara baru yang disederhanakan dan lebih efisien.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024.
“Ini adalah ikhtiar kami agar kemudian mengaca pada Pemilu 2019 bahwa kita ada korban, dari petugas kami dan juga ada persoalan persoalan yang kemudian membuat Pemilu 2019 begitu rumit dalam teknis pelaksanaannya,” kata Ilham, Selasa, 22 Maret 2022.
Sebelumnya pada Pemilu Serentak 2019, KPU menggunakan 5 surat suara untuk tiap jenis pemilihan. Namun menurut Ilham, kini akan ada dua model baru surat suara yang disimulasikan KPU.
Model pertama, kata Ilham, yakni dua surat suara yang terdiri dari Presiden dan DPR RI, kemudian DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Lalu model kedua, tiga surat suara yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan DPR RI, kemudian DPD RI sendiri, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, serta, Kota.
Ilham menyebut surat suara model baru ini bisa menghemat biaya logistik. Sebab, jumlah surat suara yang didapatkan pemilih akan berkurang. Begitu juga dengan kotak suara yang mengikuti jumlah jenis pemilihan surat suara.
Hal ini disampaikan Ilham saat KPU menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024.
“Harusnya ini menghemat anggaran terkait dengan logistik. Ini bisa (menghemat) 50 sampai 60 persen dari biaya logistik, karena jumlah surat suaranya kan berkurang karena disederhanakan,” kata Ilham, Selasa, 22 Maret.
Penyederhanaan model surat suara ini sudah masuk dalam perhitungan KPU. Ilham menegaskan KPU tetap mengajukan anggaran Pemilu 2024 dengan total Rp76 triliun.
Lagipula, dalam penyelenggaraan kontestasi politik tahun 2024 ini, KPU mengajukan kenaikan honor kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) selaku badan ad hoc yang direkrut saat pemilu.
“Dalam periode ini, kita juga harus melakukan peningkatan honor petugas kita, badan ad hoc. Petugas kita itu ada jutaan. Dari anggaran kita, 54 persennya itu untuk honor penyelenggara dan itu make sense, lah, untuk dinaikkan,” ungkap dia.***