Bogordaily.net – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung sejarah pada era Orde Baru saat menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal data rakyat tak tertarik Pemilu 2024.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan I Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyebut Ketua MPR Harmoko pada 1997 melapor kepada Presiden kedua RI Soeharto. Isi laporannya menyebut rakyat masih menghendaki Soeharto untuk dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI untuk periode ketujuh.
Namun, berselang setahun semua berubah. Harmoko pada 1998 yang mengetok palu memberhentikan Soeharto sebagai Presiden RI setelah jenderal besar itu mengundurkan diri pada 22 Mei 1998.
“Mari kita belajar dari sejarah. Jangan melanggar konstitusi hanya untuk mempertahankan kekuasaan,” kata Andreas, dikutip dari Jpnn, Senin 14 Maret 2022.
Dirinya kemudian mengajak semua pihak tidak menjerumuskan Jokowi atas klaim yang memungkinkan jabatan presiden diperpanjang atau menunda pemilu.
“Hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” ungkap Andreas.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah era Joko Widodo (Jokowi).
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan pembelahan seperti peristiwa Pemilu 2019.
Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 kala itu menghasilkan beragam istilah untuk menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
“Kalau di bawah menengah bawah ini itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin,” kata Luhut dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan bahwa data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Rakyat kemudian tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
“Itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih, ini keadaan begini, buat apa, sih. Rp 110 triliun untuk Pilpres dengan Pilkada, kan, serentak. Nah, itu rakyat yang bicara,” tutur Luhut.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 itu berasal dari beberapa parpol.
“Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami,” beber Luhut.***