Bogordali.net – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menentang keras soal penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Sebab, hal itu dianggap merusak dan melecehkan konstitusi.
“Hanya satu kebijakannya, menentang keras, menolak. Hak rakyat tidak boleh diambil dan itu merusak dan melecehkan konstitusi,” ujar mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II kepada Bogordaily.net. Sabtu 5 Maret 2022.
Menurut dia, sebagai warga negara yang baik, seharusnya para pejabat dapat menghormati konstitusi dan menaatinya.
“Jadi jika terdapat pejabat yang tidak menghormati konstitusi rakyat mau bagaimana?,” Kata Syarief Hasan.
Dengan demikian, sambung Syarif rakyat wajib mengetahui bahwa pemilu merupakan haknya memilih pemimpin, pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun.
“Jadi mari kita hormati konstitusi,” ungkapnya. *
Ibnu Galansa Montazery