Bogordaily.net–Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan Pemilu 2024 lagi-lagi mendapat sorotan. Kali ini datang dari Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi.
Nabil mengaku pihaknya mengapresiasi kritik keras PDIP terhadap Luhut soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun, di sisi lain Nabil melihat bahwa koalisi pemerintahan kini sedang tidak baik-baik saja.
“Kami menilai bahwa hal tersebut menandakan bahwa koalisi Pemerintahan sedang tidak baik-baik saja,” kata Nabil dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Selasa, 15 Maret 2022.
Ia mengatakan, ada problem dalam manajemen koalisi yang disebabkan lemahnya leadership dari Presiden Jokowi. Sebab, sebagian parpol koalisi ingin menunda pemilu dan sebagian menolak keras.
Untuk itu, kata Nabil, agar membuktikan bahwa memang Presiden Jokowi memegang kendali penuh terhadap koalisi pemerintahan serta komitmennya terhadap UUD dan semangat Reformasi 98, Jokowi harus tegas sikapnya soal penolakan penundaan Pemilu.
“Kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 serta meminta dihentikannya wacana yang terkait penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan,” ujarnya.
Nabil juga mengungkapkan, sikap PKS sejak awal jelas dan tegas terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu. Berdasarkan hasil Sidang Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VI PKS Januari 2022, PKS tegas bersikap untuk menentang wacana penundaan Pemilu 2024.
“Menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden RI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengkritik pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Menurutnya para menteri atau pembantu presiden tak boleh beda pendapat.
Menurut Hasto, Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut secara akademis agar ini tidak membelah. Sebab kata dia, menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Terlebih soal tidak ada penundaan Pemilu 2024, sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD sudah menyatakan secara tegas mewakili sikap pemerintah.***