Friday, 19 April 2024
HomePolitikSetelah Presiden Jokowi, Giliran Wapres Didesak Bicara Isu Penundaan Pemilu

Setelah Presiden Jokowi, Giliran Wapres Didesak Bicara Isu Penundaan Pemilu

Bogordaily.net–Isu penundaan masih menjadi perbincangan hangat. Setelah Presiden Joko Widodo memberi pernyataan, kali ini giliran Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin yang diminta berbicara terkait isu yang terus bergulir itu.

Pengamat politik pun memberikan sindiran kepada Maruf Amin terkait penundaan lantaran sikap Jokowi yang dianggap tidak tegas. Ia pun memberikan peringatan publik untuk berhati-hati.

“Makanya, kita juga perlu hati-hati, memperhatikan juga, jangan-jangan ada gerakan amandemen yang semakin nyata di MPR,” kata Hendri seperti dikutip dari Wartaekonomi–jaringan Suara.com, Selasa, 8 Maret 2022.

Hendri pun menyayangkan sikap Jokowi yang belum juga tegas terhadap isu penundaan . Seharusnya kata dia, hal tersebut dapat diwakilkan oleh Maruf Amin selaku wapres.

“Ya Pak Wapres saja. Ini kan mumpung panggungnya kosong, tampil ke publik untuk mengatakan bahwa ‘saya tidak setuju dan saya dukung KPU untuk melaksanakan pemilu di 14 Februari 2024'. Itu keren tuh,” ujar Hendri.

Seperti diketahui usulan ditunda muncul dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mendukung usulan tersebut.

Sementara itu, Jokowi beberapa waktu lalu telah memberikan tanggapannya.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana dan perpanjangan (masa jabatan presiden). Menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tundak dan taat pada konstitusi,” ujar Jokowi.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai, apa yang disampaikan kepada publik terkait dengan istilah menjadi bagian dari demokrasi terkesan paradoks dan multitafsir. Menurut Neni dikutip dari Rmol.id, sebuah pernyataan politik seseorang seharusnya bermakna ekstrem dan tunggal dan tidak ada tafsir lain.

Ia pun mendorong Jokowi untuk menyampaikan diksi tegas terkait sikap penolakan terhadap wacana penundaan .***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here