Bogordaily.net– Soal “Pelesiran” anggota DPRD Kabupaten Bogor disoroti banyak pihak, seperti Kepala Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfiriadi yang mengatakan kegiatan tersebut nyaris tidak memiliki ruang.
Menurut Yusfiriadi, Wakil rakyat yang pelesiran ke bali dengan mendelegitimasi posisioning ketua DPRD Kabupaten bogor, sebetulnya nyaris tidak ada ruang (space) dalam nalar kritis publik yang bisa didengar oleh wakil rakyat di kabupaten bogor.
“Kegiatan ini sebagai bukti aktifitas yang tidak prioritas bahkan cenderung menghabiskan uang rakyat, yang mana kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan “plesiran” anggota dewan yang tidak pernah terhenti,” katanya Kamis 10 Maret 2022.
Menurut pengamat politik dan kebijakan publik ini, para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang melakukan plesiran tersebut tidak mempedulikan kondisi rakyat saat ini di tengah masa pandemi.
“Mereka tidak peduli kondisi rakyat sedang bagaimana, anggaran pemerintah seperti apa, bagi mereka yang penting bisa “pelesiran” dengan menggunakan uang rakyat. Susah memberikan atribut kepada anggota dewan seperti ini, selain sudah mati rasa,” tutur Yusfiriadi.
Kepala Yayasan yang memiliki Kampus di Kawasan Kecamatan Cibinong ini menegaskan, para wakil rakyat yang pergi ke Bali sudah kehilangan empati dan rasa kepedulian terhadap penderitaan masyarakat.
“Apalagi jika kita relevansikan dengan era kebiasaan memanfaatkan teknologi saat ini. Hanya sekedar ingin mengetahui hal-hal yang bersifat administratif, seperti keingintahuan cara mengelola aset pemerintah saja harus berkunjung langsung ke bali dengan menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Bagi saya sangat tidak masuk akal, selain memang “ingin plesiran” gratis,” lanjut Yusfiriadi.
Dalam pengamatan Yusfiriadi, dari berkali-kali kunjungan kerja ke beberapa daerah sampai saat ini tidak jelas apa hasilnya dan bagaimana implementasinya di kabupaten bogor.
“Sehingga sudahlah berhenti melaksanakan agenda pribadi dengan berkamuflase atas nama kepentingan pemerintah dan masyarakat,” pintanya.
Menurut Yus, kegiatan plesiran ini adalah hal yang sangat fatal, pasalnya, ketua DPRD tidak memahami bahkan tidak mengetahui kungker ke bali tersebut.
“Ini fenomena sangat langka sekaligus memprihatinkan, betapa rapuhnya pola komunikasi diinternal legislatif kabupaten bogor. Tapi jika pernyataan ketua DPRD tersebut hanya sebatas pernyataan saja tanpa ada sebuah tindakan tegas, bagi saya sama sekali tidak ada maknanya.
Bagi Yusfiriadi, fenomena ini adalah indikasi delegitimasi posisioning ketua DPRD Kabupaten bogor. Sehingga ketua DPRD kabupaten bogor dianggap tidak punya posisi sama sekali di mata anggotanya.
“Maka presedent ini akan kembali terulang, baik agenda kungkernya maupun presedent mendelegitimasi keberadaan ketua DPRD Kabupaten bogor, jika ketua di pimpinan DPRD Kabupaten bogor tidak segera mengambil tindakan. Ini institusi negara yang mempunyai mekanisme yang sudah diatur oleh negara,” pungkasnya.
(Muhammad Irfan Ramadan)