Bogordaily.net – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni meminta Pemkab mengalokasikan anggaran untuk mengurus alih kepemilikan lahan PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas) dari pengembang ke Pemkab. Pihaknya mengganggap ini diperlukan agar permasalahan aset yang berlarut-larut ini bisa terselesaikan.
“Ada kasus, bahwa sertifikat saat diserahkan ke pemda malah bingung karena tidak ada anggaran. Kita akan menerima (penambahan) aset, maka menurut saya logis jika harus mengeluarkan anggaran untuk mengurusnya,” ucap Fathoni kepada awak media, Senin, 4 April 2022.
Dia berharap kasus tersebut bisa terfasilitasi dengan dialokasikannya anggaran untuk pengurusan lahan PSU. Karena terlalu banyak fasos/fasum yang terbengkalai karena belum menjadi hak milik pemda secara legal.
Mengenai rumah tidak layak huni (rutilahu), Politikus PKS asal Dapil II ini berharap ada pembahasan yang intens bersama DPKPP karena kasusnya banyak sekali, berdasarkan laporan yang diterimanya.
“Kejadian banjir, tanggap daruratnya cuma seminggu dua minggu, tapi bantuannya cuma memperbaiki tebingnya, lahannya. sedangkan bangunannya tidak bisa kita ajukan di tanggap darurat,” tambahnya.
Ia mengambil salah satu contoh yang pernah terjadi, ada rumah yang sudah tua kondisinya, pemiliknya tidak mampu, dan akhirnya roboh karena tidak adanya perawatan.
“Kita tidak mungkin membiarkan. Tapi kalau Anggota Dewan mengumumkan untuk ramai-ramai memberi bantuan, kan malu. Anggota Dewan bukannya membantu mengakses ke APBD, malah ngajak patungan,” tambahnya lagi.
Melalui usulan Anggota DPRD, dia pernah memasukkan agar program rutilahu mendapat perhatian Pemkab, namun pendemi Covid-19 mengakibatkan refocusing anggaran yang berdampak dengan mengutamakan program dengan yang lebih prioritas.*
(Albin Pandita Febriyantama)