Bogordaily.net– Setelah Showcase dan Business Matching Tahap 2 dengan kategori produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, berjalan sukses, Kementerian Koperasi kembali menggelar tematik kedua dengan kategori produk alat pertanian, manufaktur, dan alat berat.
Ajang ini merupakan salah satu rangkaian acara aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku koperasi dan UMKM.
“Yang harus kita sadari, sudah banyak produk UMKM berkualitas yang berbasis teknologi dan inovasi. Kita memberikan referensi UKM yang memiliki produk unggulan bagi K/L pemda, dan BUMN,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel dalam acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua dengan tematik produk alat pertanian, manufaktur, dan alat berat, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Kamis, 14 April 2022.
Bagi Menteri Teten, kegiatan Business Matching ini menjadi upaya percepatan penyerapan 40% produk dalam negeri dan UMKM oleh pemerintah. Tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri sangat besar, dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun.
Dalam mensukseskan program ini, lanjut MenKopUKM, pihaknya melakukan program-program peningkatan kapasitas produksi. Mulai dari pendampingan SDM, pembiayaan, hingga mendorong dalam rantai pasok nasional dan perluasan pasar.
“Tentunya, dengan sinergi semua stakeholder,” tegas MenkopUKM.
Menteri Teten terus mengajak K/L dan Pemda untuk memperbaiki Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mempercepat kontrak pengadaan barang dan jasanya. Sehingga, target realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi UMKM dapat mencapai lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini.
Oleh karena itu, MenkopUKM mendorong para asosiasi untuk mendorong UKM binaannya masuk dalam e-Katalog LKPP.
“Saya optimis kegiatan pameran dan temu bisnis ini akan berhasil, dan seluruh pihak berperan aktif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” kata Menteri Teten.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa kehadiran dirinya di ajang Business Matching Tahap Kedua ini untuk semakin memperkuat komitmen yang dibangun bersama MenkopUKM dalam meningkatkan kualitas SDM petani dan produk pertanian di Indonesia.
“Dalam tahapan budidaya pertanian, kita butuh banyak alat-alat pertanian dari UMKM,” kata Mentan.
Pasca panen, lanjut, Mentan, lebih banyak lagi yang membutuhkannya dalam rangka modernisasi alat-alat pertanian.
“Misalnya, buah-buahan, pasti butuh yang namanya Cold Storage. Cabai dan kopi butuh alat pengeringan, dan sebagainya,” tukas Syahrul.
Yang pasti, Mentan menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen menggunakan produk UMKM dan dari dalam negeri.
“Menggunakan produk dan alat-alat dari dalam negeri sudah harus dimulai. Jika tidak, bagaimana kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan dari produk dalam negeri,” kata Syahrul.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yuda Mediawan juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara Business Matching Tahap Kedua untuk meningkatkan komitmen belanja pemerintah dan lembaga menyerap produk dalam negeri dan UMKM.
“Dari total belanja kami sebesar Rp97 triliun, sekitar Rp80 triliun atau 85,9% merupakan belanja produk dalam negeri berupa material dan peralatan,” ungkap Yuda.
Tahun 2022 ini, lanjut Yuda, pihaknya mentargetkan belanja impor tidak lebih dari 10% dan akan terus dikurangi setiap tahunnya.
“Belanja barang akan terus kita pantau,” tegas Yuda.
Sementara Staf Ahli Menteri Bidang ESB Kementerian KKP Darmadi Aries menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri yang dihasilkan dari produksi UMKM.
“Sudah ada sekitar 200 lebih UMKM yang masuk ke e-Katalog,” kata Darmadi.
Hanya saja, Darmadi mengakui, produk kapal dan alat tangkap masih belum maksimal dihasilkan dari dalam negeri.
“Produk kapal dalam negeri masih sedikit. Bahan baku untuk alat tangkap juga masih banyak yang diimpor,” imbuh Darmadi.
Seperti diketahui, Kegiatan Business Matching Tahap Kedua dimulai dari 11-21 April 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall, dan akan dilanjutkan pada puncak acara tanggal 22-23 April 2022, di Jakarta Convention Center (JCC) dengan diikuti peserta sebanyak ±400 UKM dari seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Business Matching Tahap Pertama diadakan di Bali pada 22-24 Maret 2022 lalu.
Permudah Proses e-Katalog
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem e-katalog atau sistem pengadaan barang dan jasa.
Dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa, dulunya membutuhkan delapan proses sehingga banyak menjadi kendala bagi UMKM untuk terdaftar dalam laman LKPP. Akibatnya, barang dan jasa produk UMK tidak banyak masuk ke K/L.
“Nah, sekarang ini prosesnya hanya tinggal dua saja,” kata Azwar.
Selain itu, lanjut Kepala LKPP, pihaknya juga sedang perbaiki sistem dibantu Telkom untuk memperkuat sistemnya agar bisa beradaptasi dengan pengadaan barang dan jasa yang sekarang ini semakin besar.
“Kemudian, kami juga melakukan integrasi dengan e-katalog lokal, sehingga UMKM tidak harus ke Jakarta tapi bisa masuk ke e-katalog pemda,” kata Azwar.
Azwar Anaz berharap kolaborasi antar kementerian dan lembaga terus ditingkatkan agar tujuan ini bisa berjalan sesuai harapan bersama, yaitu meningkatkan belanja produk dalam negeri dan UMKM.
Menurut Kepala LKPP, ada beberapa sektor yang saat ini sedang berjalan. Yaitu, e-Katalog Nasional, e-Katalog Sektoral dan e-Katalog Lokal.
“Kalau dulu teman-teman pemda susah untuk hidup atau menghidupkan e-Katalog Lokal karena syaratnya yang banyak, atas saran dari Presiden bahwa drop beberapa syarat ini, sehingga teman-teman daerah semua otomatis bisa mengelola e-Katalog Lokal,
Jika kurang jelas seperti apa, Kepala LKPP menyebutkan bahwa nanti bisa ada booth yang disediakan LKPP.
“Sehingga, produk-produk lokal bisa dimasukan dalam e-Katalog Lokal, serta belanjanya dapat dimonitor oleh BPKP, Kemendagri dan LKPP,” pungkas Azwar Anas.***