'Paksa' Bupati Bogor Bertanggungjawab, Pakar Hukum Ingatkan Netralitas KPK

Menu

Mode Gelap
Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022: Ghana Sikut Korea Selatan 3-2 Merosot, Ini Harga Emas per Gram Hari Ini Lagi, Gempa Susulan Guncang Cianjur 21 Kali dalam Semalam Lokasi, Harga dan Syarat Perpanjang SIM di Kabupaten Bogor

Politik · 29 Apr 2022 19:25 WIB

‘Paksa’ Bupati Bogor Bertanggungjawab, Pakar Hukum Ingatkan Netralitas KPK


 Managing Director Sembilan Bintang Law Office, R. Anggi Triana Ismail Perbesar

Managing Director Sembilan Bintang Law Office, R. Anggi Triana Ismail

Bogordaily.net – Warga Bogor dibuat terkejut atas aksi kedua kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor di Bumi Tegar Beriman.

Namun kali ini, beragam komentar negatif justeru bermunculan mempertanyakan netralitas KPK yang dinilai syarat bermuatan politis dalam penangkapan Bupati Bogor itu.

Netralitas KPK kini diuji publik. Mulai dari dugaan kesengajaan memframing negatif Bupati Bogor dengan tema Operasi Tangkap Tangan (OTT) melalui sejumlah media mainstream, hingga adanya unsur pemaksaan tanggung renteng perkara hukum, kepada pemangku kebijakan yang menjadi bidikannya.

Managing Director Sembilan Bintang Law Office, R. Anggi Triana Ismail menilai, penetapan tersangka terhadap Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK yang belakangan diketahui terindikasi pemaksaan, mencerminkan arogansi KPK sebagai penegak hukum.

“Pengakuan langsung dari Bupati Bogor soal dipaksa bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, tentunya ini harus dipertimbangkan serius oleh lembaga antirasuah (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Jangan kemudian bersikap arogansi mengingat lembaga ini dipandang istimewa oleh negara,” kata Anggi melalui keterangan persnya, Jumat (29/4/2022).

Anggi lebih lanjut mengatakan, berangkat dari pertanggungjawaban hukum pidana (korupsi), aparat penegak hukum (APH) seringkali mendengar tentang teori hukum pidana yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana).

Anggi menjelaskan, Mens Rea dan Actus Rea di dalam tindak pidana korupsi, sangat penting untuk diperhatikan.

Sebab kejahatan yang saat ini dimasukkan ke dalam katagori extra ordinary crime ini, tidak semua dilakukan atas kesadaran atau ada niat.

“Faktanya hari ini tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret orang-orang tidak berdosa, dalam hal ini yang telah melakukan perbuatan pidana yang secara hukum telah memenuhi unsur-unsur yang dikaitkan dengan teori hukum pidana (Mens Rea & Actus Rea, Red). Apakah ketika seseorang yang berbuat tindak pidana karena ketidaktahuan, yang sebenarnya hal itu dilakukan oleh bawahan atau pihak lain dan yang mana hal itu mungkin bertentangan dengan hati nurani dan tidak ada niat. Apakah hal itu layak untuk dipidana atau dihukum?,” tandas Anggi.

Teori hukum pidana tersebut (Mens rea & actus rea), lanjut Anggi, menjadi sangat penting untuk menentukan pertangungjawaban dari pelaku.

“Perlu diingat bahwa setelah adanya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang korupsi adalah delik materil, artinya unsur memperkaya diri dan merugikan uang negara perlu dibuktikan secara detail. Apalagi bila ada penangkapan (OTT) di tempat yang berbeda, tentunya KPK perlu berhati-hati dan kecermatan,” katanya.

Anggi berharap, KPK sebagai penegak hukum, untuk senantiasa bekerja atas dasar hati nurani, profesionalitas dan semangat anti korupsi.

“Sejatinya jika kita bongkar-bongkaran, masih banyak pelaku tindak korupsi yang berkeliaran di muka bumi nusantara yang secara perbuatannya lebih jelas dan tentunya sadis dalam hal merugikan keuangan negara. Namun hal itu, tidak pernah diungkap dan ditindak dengan tegas berdasar hukum,” papar Anggi.

“Jangan hanya karena adanya penangkapan Bupati Bogor yang didesain seperti OTT, KPK kehilangan wibawanya dikarenakan dihujani hujatan baik dari masyarakat umum maupun dari para pakar serta akademisi,” pungkasnya. ***

 
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Jokowi Titip Pesan Kepada KPU Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024

2 Desember 2022 - 15:34 WIB

Jokowi Pemilu

Pertemuan Ketum Partai KIB, Sebut ‘Rambut Putih’ Sebagai Capres

1 Desember 2022 - 21:22 WIB

partai KIB

MK Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Alasannya

1 Desember 2022 - 19:56 WIB

Korupsi Caleg

Ketemuan Lagi, Ketum Parpol KIB Singgung Ciri-Ciri Capres

1 Desember 2022 - 15:14 WIB

Rizal Ramli Bocorkan Capres Pilihan Jokowi, Siapa?

1 Desember 2022 - 12:38 WIB

Konflik laut China

Siapa Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies? Nih Hasil Survei

30 November 2022 - 09:40 WIB

Trending di Politik