Bogordaily.net -Dalam waktu dekat, Pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan menyusul lonjakan harga pupuk yang merupakan imbas dari perang Rusia dan Ukraina.
Pemerintah tengah mengantisipasi kenaikan harga pupuk di pasar dunia yang dikhawatirkan ikut mendorong inflasi komoditas pangan pada tahun ini. Tata niaga pupuk dalam negeri berkaitan dengan komoditas peruntukan dan alokasi subsidi mulai dibatasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan langkah itu diambil setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk dalam negeri seiring dengan reli kenaikan harga di pasar internasional. Sehingga, penyaluran pupuk bersubsidi mulai dibatasi.
“Kemudian, tentu pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi urea dan MPK,” tarang airlangga.
Menurutnya, pembatasan tersebut berdasarkan atas permintaan presiden Joko Widodo, karena harga pupuk juga tengah mengalami kenaikan. Saat ini, harga pupuk urea mendekati US$1.000. Sementara, Indonesia mengimpor pupuk KCL dan potasium dari Ukraina.
“Nah, untuk itu bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya pada akhirnya mendorong ketersediaan pangan yang aman,” ujarnya.
Sepanjang Januari hingga Desember 2021, harga diamonium fosfat (DAP) di pasar internasional mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen. Saat awal tahun lalu, harga pupuk bersubsidi itu mencapai US$421 per ton, pencatat itu berakhir di posisi US$745 per ton pada Desember 2021.
Di sisi lain, Pupuk Urea mengalami peningkatan harga mencapai 235,85 persen sepanjang tahun lalu. Pupuk Urea sempat berada di harga US$265 per ton belakangan naik menjadi US$890 per ton pada Desember 2021.***