Puan Maharini Pemberian BSU Diberikan Sesuai Sasaran

Menu

Mode Gelap
Piala Dunia 2022: Link Live Streaming Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022: Ghana Sikut Korea Selatan 3-2 Merosot, Ini Harga Emas per Gram Hari Ini Lagi, Gempa Susulan Guncang Cianjur 21 Kali dalam Semalam Lokasi, Harga dan Syarat Perpanjang SIM di Kabupaten Bogor

Politik · 8 Apr 2022 08:41 WIB

Puan Maharini Menghimbau Pemberian BSU Diberikan Sesuai Sasaran


 Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok. DPR/Suara.com/Bogordaily.net) Perbesar

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok. DPR/Suara.com/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Ketua DPR RI Puan Maharani menghimbau Pemerintah agar menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus sesuai sasaran.

“Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi Covid-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU sesuai sasaran yang diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,” kata Puan.

Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.

Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.

“Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,” tambahnya.

Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.

Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.

“Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,” tambahnya.

Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.

“Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,” katanya.

Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.

“Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,” ujarnya.***

 
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Pertemuan Ketum Partai KIB, Sebut ‘Rambut Putih’ Sebagai Capres

1 Desember 2022 - 21:22 WIB

partai KIB

MK Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg, Ini Alasannya

1 Desember 2022 - 19:56 WIB

Korupsi Caleg

Ketemuan Lagi, Ketum Parpol KIB Singgung Ciri-Ciri Capres

1 Desember 2022 - 15:14 WIB

Rizal Ramli Bocorkan Capres Pilihan Jokowi, Siapa?

1 Desember 2022 - 12:38 WIB

Konflik laut China

Siapa Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies? Nih Hasil Survei

30 November 2022 - 09:40 WIB

Hasil Survei Median: Ini Elektabilitas Capres dan Cawapres Tertinggi

29 November 2022 - 23:29 WIB

Trending di Politik