Bogordaily.net –Â Badan Musyawarah (Bamus) mengembalikan draft pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) sebesar Rp 5 miliar, menimbulkan kontroversi di DPRD. Senin 30 Mei 2022 kemarin.
Diketahui pengajuan PMP tersebut lantaran Perumda PPJ ingin mengembangkan sayap bisnis dengan membuka Pakuan Food dan belanja logistik.
Anggota Bamus DPRD, Lusiana Nurissiyadah mengatakan, bahwa sebelumnya dewan juga sempat menolak pengajuan PMP dari Perumda PPJ lantaran belum clearnya aset.
“Sekarang kita kembalikan lagi karena pengajuan PMP-nya kan untuk pengembangan bisnis, jadi harus hati-hati. Kajian investasi seperti apa,” ujarnya kepada wartawan.
Jangan sampai, kata Lusiana, PMP kembali dikucurkan namun kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemkot Bogor jumlahnya kecil, hanya Rp360 juta per tahun.
“Memang kalau secara keseluruhan pendapatan pasar besar, tetapi karena beban pasar besar otomatis kontribusi ke kota kecil,” jelas politisi PKB ini.
Kata dia, Perumda PPJ harus dapat memberikan kontribusi besar kepada Pemkot Bogor, dan menyelesaikan permasalahan di pasar seperti PKL.
“Perumda juga masih punya sisa PMP sebesar Rp7 miliar untuk pembangunan pasar, kenapa nggak cepat dilaksanakan. Seharusnya saat uang tak ada, kenapa PMP yang ada nggak dioptimalkan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Fraksi Gerindra DPRD, Pepen Firdaus menyebut bahwa Perumda PPJ terlalu banyak meminta PMP, namun tak dibarengi dengan besaran kontribusi.
“Kalau dihitung secara detail pendapatan sehari cuma Rp1 juta. Sehingga harus ditinjau lagi pengajuan PMP ini,” tegasnya.
Terpisah, Anggota Fraksi PPP DPRD, Akhmad Saeful Bakhri mengaku takkan menyetujui pengajuan PMP sebelum ada kejelasan dari perumda terkait peruntukan pengajuan anggaran sebesar Rp5 miliar itu.
“PMP jangan sampai jadi bisnis jadi-jadian tanpa core business yang jelas,” kata pria yang akrab disapa Gus M ini.
Kendati demikian, kata Gus M, pihaknya tetap mempertimbangkan aset karena itu menjadi bagian penting. Sebab, bila tidak Perumda PPJ bisa saja collapse.
Dikonfirmasi perihal tersebut, Direktur Utama Perumda PPJ, Muzakkir mengatakan, bahwa pihaknya diminta untuk melengkapi administrasi dari pemkot ke Bapemperda.
“Minggu ini akan rapat lagi dengan bapemperda, PPJ dan pemkot. Hasil kajian investasi juga layak dari BKAD. Harusnya jalan terus,” katanya.
Saat disinggung mengenai pendapatan. Muzakkir menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembhasan ke arah sana.
“Belum sampe bahas kesana. Kan belum dibentuk pansus. Intinya dewan hanya minta penjelasan detail saja,” ungkapnya.*
(ibnu Galansa Montazery)