Bogordaily.net – Honor petugas Pemilu 2024, mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat dari honor Pemilu 2019. Kenaikan gaji itu, telah disepakati oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama penyelenggara Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal menyebut, beban tugas yang berat menjadi alasan perlunya kenaikan honor.
“Pada acara konsinyering tempo hari kita menyepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya,” kata Syamsuriza.
Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan mereka di antaranya akan mendapatkan honor Rp1,5 juta, dari jumlah awal Rp500 ribu.
Syamsurizal menyebut, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun juga sudah meliputi anggaran honor petugas, anggaran putaran kedua pilpres dan penyediaan APB pencegahan Covid-19.
“Total anggaran kita Rp 76,6 T di dalam itu sudah termasuk dana untuk putaran kedua pilpres, dan termasuk juga dana untuk kita antisipasi terjadi Covid-19. Ada dana penyiapan APD,” ujar dia.
Rencanannya, Komisi II akan menggelar raker untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Senin, 30 Mei 2022. Raker tersebut akan meresmikan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat konsinyering.
Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Anwar Hafid, menyebut, rencana kenaikan honorarium petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), menjadi penyebab besarnya alokasi anggaran Pemilu 2024.
“Salah satu faktor besar anggaran itu karena adanya rencana menaikkan insentif panitia ad hoc penyelenggara Pemilu 2024,” kata Anwar dihubungi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis 26 Mei 2022.
Anwar berpendapat, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota komisioner KPU RI, selalu ditanyakan bagaimana upaya komisioner untuk dapat menaikkan insentif panitia ad hoc.
Anggota Komisi II DPR ini menerangkan, KPU terus melakukan rasionalisasi anggaran dari usulan awal sebesar Rp86 triliun. “Tapi, pembicaraan masih di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di mana hampir semua fraksi setuju,” tuturnya.
Terkait besarnya anggaran, politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa partainya menghargai mahalnya sebuah demokrasi.***