Komisi I Ingatkan Pemkot Bogor Segera Terbitkan 103 Perwali

Menu

Mode Gelap
Diduga Ruko di Desa Rancabungur Jadi Sarang Penjualan Obat Terlarang Muncul Lagi di Wuhan, China Alami Lonjakan Kasus Covid-19 Banyak Masalah, Kemensos RI Cabut Izin ACT! Cek Lokasi Perpanjangan SIM Kota Bogor, Rabu 6 Juli 2022 Mau Kuliah Gratis di STAI Al-Hidayah? Cek Persyaratannya!

Kota Bogor · 17 Mei 2022 15:16 WIB

Komisi I Ingatkan Pemkot Bogor Segera Terbitkan 103 Perwali


 Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima

Bogordaily.net – Komisi I DPRD Kota Bogor, mengingatkan Pemkot Bogor untuk segera menerbitkan peraturan walikota (Perwali) yang belum diterbitkan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dalam rapat gabungan antara Komisi I DPRD Kota Bogor dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor beberapa waktu lalu.

“Dari catatan kami, sejauh ini masih ada 103 Perwali dari beberapa Perda yang belum dikeluarkan. Nah ini menyangkut juga terkait perizinan yang merupakan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja. Jadi kami mengingatkan Pemkot Bogor itu agar segera dikeluarkan,” ujar pria yang akrab disapa SB ini.

Tak hanya itu, SB juga menyoroti perihal belum terintegrasinya perizinan yang saat ini sudah ada. Ia pung meminta agar DPMPTSP segera melakukan perbaikan dalam sisi pengintegrasian perizinan, agar kedepannya masyarakat bisa lebih leluasa dalam menggunakan OSS.

“Jadi agar pelayanan perizinan bisa maksimal dan pengawasan juga berjalan, saya minta agar OSS itu bisa diintegrasikan dengan semuanya,” tegas SB.

Terakhir, SB juga menyinggung perihal perizinan pembangunan minimarket di Kota Bogor. Sejauh ini, SB menilai, pelaksanaan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan toko swalayan belum maksimal.

Padahal didalam perwali itu sudah jelas ditekankan bahwa pendirian minimarket itu memiliki batas khusus 500 meter. Namun pada kenyataannya, masih banyak minimarket yang berdiri berdekatan.

Terlebih saat ini, di Kota Bogor sudah ada Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Sehingga, seharusnya pemerintah bisa lebih melindungi keberadaan pelaku UMKM dan Koperasi ketimbang membiarkan minimarket berkembangbiak di Kota Bogor.

“Jadi sudah jelas kami Komisi I DPRD Kota Bogor mendukung adanya moratorium minimarket, sekaligus menagih penerbitan perwali dari Perda Nomor 4 tahun 2021,” tegas Safrudin.

Untuk diketahui, dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (DisperindagkopUMKM) Kota Bogor, dari 520 minimarket, 222 diantaranya belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).**

Heri Supriatna

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Waspada! Tiga Jenis Ikan Laut Ini Picu Tekanan Darah Tinggi

6 Juli 2022 - 22:54 WIB

Aksi Demo RKUHP di Bogor Diwarnai Pembakaran Ban

6 Juli 2022 - 19:28 WIB

Pembangunan Alun-Alun Empang Bogor Mandek, Camat dan Lurah Bilang Begini!

6 Juli 2022 - 18:48 WIB

Ada Aksi Unjuk Rasa di Kota Bogor, Hindari Ruas Jalan Ini!

6 Juli 2022 - 14:44 WIB

Cek Lokasi Perpanjangan SIM Kota Bogor, Rabu 6 Juli 2022

6 Juli 2022 - 07:18 WIB

lokasi SIM Kota Bogor

Latika Beauty Care Dukung Mulyaharja Fashion Show

5 Juli 2022 - 23:01 WIB

Trending di Kota Bogor