Bogordaily.net – Turunkan harga sembako menjadi salah satu hasil Konsolidasi Nasional Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN).
Kondisi pemerintahan yang terus mendapat kritik dan sorotan terus bergeling. Sejumlah aktifis juga menyuarakan hal yang sama, mereka merasa pemerintah perlu diingatkan.
Mereka menunut pemerintah menurunkan harga sembako, mereka juga menyerukan perlawanan terhadap oligarki dan KKN.
Harga sembako yang mencekik masyarakat harus diperjuakan, pemerintah wajib menurunkan harga-harga tesebut. Apalagi saat ini hampir semua kebutuhan pokok itu naik.
Seperti dilakukan Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN).
Mereka melakukan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022 telah berjalan meskipun dalam tekanan, karena tidak diperkenankan menggunakan gedung pertemuan yang sudah dibayar dari gotong royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah itu.
Semangat kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928 dan roklamasi 1945 telah mendorong para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum professional, emak-emak, para aktivis, para advokat dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) untuk berinisiatif menyelengarakan Konsolidasi Nasional Rakyat
Indonesia.
“Kami semua terpanggil untuk duduk bersama rakyat karena kondisi saat ini telah menjauh dari tujuan kita bernegara. Sebab faktanya korupsi, kolusi, nepotisme merajalela terjadi dan jalannya pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki yang menyuburkan KKN, merusak demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan semakin menyengsarakan rakyat kecil dengan kenaikan harga yang mencekik kehidupan rakyat,” ujar Pimpinan Sidang Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia, Eeng Suhendi.
Dia menjelaskan, ada 17 keputusan yang dihasilkan konsolidasi tersebut, di antaranya seluruh peserta sepakat untuk melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indonesia menang, serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Poin ke dua, kata dia, bersepakat menuntut turunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat.
Konsolnas, tegas pria asli bogor ini, juga menyepakati aspirasi daerah dijadikan agenda tuntutan di antaranya menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya seperti di Sulawesi dan daerah lainya untuk segera dihentikan.
Konsolnas juga menyepakati tuntutan agar legalitas status kependudukan warga Mesuji register 45 Lampung untuk segera dilegalkan.
Eeng menegaskan, tuntutan dari daerah lainya juga disepakati misalnya menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN.
Dibagian akhir pada poin ke 17 para peserta bersepakat untuk turun aksi dan menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat meperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. ***