OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan 

Menu

Mode Gelap
Diduga Ruko di Desa Rancabungur Jadi Sarang Penjualan Obat Terlarang Muncul Lagi di Wuhan, China Alami Lonjakan Kasus Covid-19 Banyak Masalah, Kemensos RI Cabut Izin ACT! Cek Lokasi Perpanjangan SIM Kota Bogor, Rabu 6 Juli 2022 Mau Kuliah Gratis di STAI Al-Hidayah? Cek Persyaratannya!

Nasional · 18 Mei 2022 19:30 WIB

Mulai Hari Ini, OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan 


 OJK. (It Works/Bogordaily.net) Perbesar

OJK. (It Works/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan yang memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini antara lain mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen.

“POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan,” ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara dalam keterangan tertulisnya, Rabu dikutip dari Suara, Rabu 18 Mei 2022.

Tirta menyampaikan, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).

“Harapan kami, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” ujar Tirta.

Penyusunan POJK ini juga telah melibatkan berbagai stakeholder antara lain pelaku usaha jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal dan Iindustri keuangan non-bank, akademisi, ahli hukum, asosiasi dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan masukan atau saran.

Substansi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 antara lain:

1. Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan (product life cycle) yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa.

2. Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan.

3. Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan.

4. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen.

5. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks.

6. Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video;

7. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK.

8. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat.

9. Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.

Dengan diterbitkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini, maka POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Luhut Ingatkan, Dua Pekan Lagi Vaksin Booster Jadi Syarat Mobilitas

6 Juli 2022 - 22:18 WIB

vaksin booster syarat mobilitas

Gaji Para Petinggi ACT Mencapai Ratusan Juta, Ini Penjelasnnya

6 Juli 2022 - 21:11 WIB

Gaji petinggi ACT

Gara-Gara ACT, Kemenkes Akan Sisir Seluruh Lembaga Pengepul Donasi

6 Juli 2022 - 20:02 WIB

HUT Bhayangkara ke 76, Arsul Sani : Polisi Harus Lebih Humanis

6 Juli 2022 - 19:19 WIB

Ups… Status Online WhatsApp Bakal Dihilangkan?

6 Juli 2022 - 17:43 WIB

Live di Mango, Model Cantik Diciduk Siber Polri

6 Juli 2022 - 17:35 WIB

Trending di Nasional