Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pertengahan 2022

Menu

Mode Gelap
Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Cek Harganya! Kecelakaan, Dua Pengendara Motor Terjatuh dari Flyover Pademangan Cara Beli Tiket Kereta Promo KAI 17 Agustus 2022 Cek Lokasi Sim Keliling, Senin 8 Agustus 2022 Ramalan Cuaca Kota Bogor Hari Ini, Senin 8 Agustus 2022

Politik · 10 Mei 2022 20:55 WIB

Tahapan Pemilu Dimulai Pertengahan 2022, Jokowi Ingatkan Menteri Soal Ini


 Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet di Istana Bogor beberapa waktu lalu. (Ummi Hadyah Saleh/Suara.com/Bogordaily.net) Perbesar

Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet di Istana Bogor beberapa waktu lalu. (Ummi Hadyah Saleh/Suara.com/Bogordaily.net)

Bogordaily.net Tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022. Presiden Joko Widodo (Jokoiw) mengingatkan jajarannya untuk fokus bekerja.

“Saya minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja ditugasnya masing-masing,” kata Jokowi dikutip dari Suara.com, Selasa, 10 Mei 2022 kemarin.

Jelang tahapan pemilu 2024, Jokowi pun menginginkan semua agenda strategis nasional menjadi prioritas dan pemilu bisa terselenggara dengan baik.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, juga mengimbau para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tetap bersikap tegak lurus dalam menjalankan agenda Presiden meski menjelang tahun politik 2024.

Lebih lanjut dia mengingatkan dalam dimensi hukum, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka para menteri seharusnya dipahami sebagai pembantu Presiden. Sehingga, pengangkatan dan pemberhentian jabatan menteri tersebut bisa dilakukan dan bergantung pada hak prerogatif Presiden.

“Sudah sepatutnya menteri patuh dan tegak lurus untuk disiplin dalam menjalankan agenda-agenda Presiden,” kata Jaleswari.

Selain sebagai pembantu Presiden, kata dia, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, menurutnya, ada koridor yang harus dipatuhi para menteri dalam menjalankan kewenangan mereka, termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan jika terdapat potensi konflik kepentingan yang spektrum latar belakangnya cukup luas, khususnya terkait kepentingan pribadi.

Selain dari dimensi hukum itu, lanjutnya, terdapat pula dimensi politik dan etika yang dapat menjadi acuan dalam melihat posisi menteri. Dia menekankan sudah sepatutnya posisi menteri digunakan semaksimal mungkin untuk membantu agenda Presiden berjalan demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

“Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal, bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” imbuhnya.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Iringi Prabowo Daftar ke KPU, Ahmad Dhani Mau Nyaleg Lagi

8 Agustus 2022 - 20:18 WIB

Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Partai Hanura Diiringi Budaya Betawi

8 Agustus 2022 - 14:43 WIB

Daftar ke KPU Ikut Pemilu 2024 Partai Republiku Pasang Target 30 Persen Suara  

8 Agustus 2022 - 14:16 WIB

Instruksi AHY Kepada Kader Demokrat Jelang Hadapi Pemilu 2024

8 Agustus 2022 - 08:28 WIB

kader demokrat

Makin Kompak! Prabowo-Cak Imin Akan Datang Bareng Ke KPU

8 Agustus 2022 - 08:15 WIB

Gelora Daftar KPU, Teriakan Anies Matta Presiden Menggema

7 Agustus 2022 - 21:45 WIB

Trending di Politik