Bogordaily.net – Merebaknya penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, DPR meminta agar vaksin diharuskan dalam menangani wabah PMK ini.
Pasalnya, virus ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, kambing, domba dan rusa.
Hingga saat ini, penyakit PMK itu banyak menyerang hewan ternak sapi. Hal itu, tercermin dari laporan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyebutkan ribuan sapi di berbagai daerah terpapar virus PMK. Tak ayal, virus ini sering disebut dengan wabah sapi.
Sementara tindakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dinilai kurang serius dalam penanganan wabah PMK.
Oleh karena itu, DPR mendesak agar Kementan tak terlalu lama untuk menentukan langkah kebijakan. Sebab, ia khawatir wabah tersebut tidak hanya memberikan dampak kesehatan bagi penikmat daging sapi, tapi juga pada stabilitas harga.
Dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan sebanyak 40 ribu ekor sapi di 17 provinsi yang terpapar virus PMK.
“Jangan dianggap enteng. Hari ini banyak peternak melaporkan sapinya mati, padahal mau Iduladha. Tapi tampaknya Kementerian Pertanian santai saja, kok enggak ada gerakan,” kata Ketua Komisi IV Sudin dalam Rapat bersama Mentan.
Menyikapi merebaknya virus PMK itu, pakar agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan anggota DPR Bayu Krisnamurthi menekankan penanganan virus PMK ini sangat sulit dan kompleks karena mudah dan cepat menular, sehingga harus dilakukan dengan intensif dan komprehensif. Tidak boleh dianggap remeh dan enteng.
Dalam hal ini, menurut Bayu, vaksin terhadap hewan menjadi suatu keharusan dalam memerangi wabah PMK. Kendati demikian, sebagai langkah jangka menengah panjang, tidak mungkin dilakukan dengan cepat kepada jutaan hewan yang ada di Indonesia.
“Vaksin penting, tetapi untuk Iduladha yang tingkat sebulan lagi rasanya sulit untuk dapat meng-cover jumlah ternak yang banyak. Vaksin merupakan salah satu hal penting dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya, Kamis, 9 Juni 2022.
Selain menyiapkan vaksinasi untuk hewan ternak, ia juga menyarankan pemerintah untuk meningkatkan komunikasi publik serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit ini.
Pemerintah bisa bekerja sama dengan melibatkan mahasiswa dan dosen fakultas-fakultas kedokteran hewan dan peternakan di seluruh Indonesia.
“Ajak masyarakat untuk ikut serta menangani dan mencegah penularan penyakit ini. Informasi perlu diberikan dengan benar, sistematis, dan cermat terencana dan perlu memperhatikan berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat,” kata dia.
Untuk langkah jangka pendek, terutama menjelang Iduladha, Bayu menyarankan agar pemerintah melakukan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Fatwa MUI terkait kurban dalam situasi PMK sangat penting. Lalu diikuti dengan gerak cepat dan sistematis dari berbagai perangkat kesehatan hewan untuk memastikan hewan kurban adalah hewan yang sehat,” jelasnya.***
(Raista Hasan/Magang)