Bogordaily.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram mengetahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bernilai triliunan rupiah tidak digunakan untuk belanja produk dalam negeri, melainkan membeli barang impor.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 2022 yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 14 Juni 2022.
“Kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun. Belinya produk impor, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih,” kata Jokowi.
Jokowi lantas menyinggung bahwa APBN dan APBD adalah pajak-pajak yang ditarik dari rakyat. Artinya, anggaran tersebut berasal dari uang rakyat.
Dia menyebut pemerintah sangat bodoh jika uang rakyat justru digunakan untuk membeli barang-barang impor. Sementara di dalam negeri pun produk serupa sudah ada.
“Ini uang rakyat. Uang uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh Badan Perorangan, PNBP dengan cara yang tidak mudah, kemudian kita belanja produk impor. Bodoh sekali kita!” tegas Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, seharunya APBN dan APBD bisa dimanfaatkan untuk meningkatan nilai tambah di dalam negeri. Namun, karena terbiasa mengimpor barang, hal tersebut tidak kunjung tercapai.
“Ini APBN lho, ini uang APBD lho. Belinya kok produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh kita ini,” tegasnya.
Masih marah besar dengan apa yang didapatinya, Jokowi meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi semua instansi pusat mupun di daerah menggunakan produk dalam negeri.
“Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya,” kata Jokowi.
Dia menegaskan, APIP dapat menjatuhkan sanksi jika kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD tidak patuh dalam menjalankan perintahnya ini.
“Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri, harus berhasil,” tandasnya.***