Bogordaily.net – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Irvan Baehaqi Tabrani menyoroti peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dinilai lambat dalam mengembangkan usahanya.
Menurutnya, regulasi soal UMKM ini sudah sangat lengkap, baik dari tingkat pusat maupun daerah, baik undang-undang, Kepres, Permen dan Pergub hingga Perda sudah ada. Bahkan, tak sedikit anggaran dikucurkan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
Namun pertanyaannya apakah aturan dan kucuran anggaran ini sampai ke pelaku UMKM.
“Kata kuncinya mereka harus bermitra dengan Pemerintah desa dan Kecamatan, karena pemerintah tidak hanya Dinas Koperasi dan UMKM saja,” ucapnya
Untuk itu, agar UMKM naik kelas, komisi II DPRD berjanji akan terus mendampingi para pelaku usaha mikro ini untuk bisa mengembangkan usahanya, baik secaa permodalan maupun pemasaran.
Saat ini, ia melihat banyak UMKM terkesan pintar sendiri. Padahal dari mereka tak sedikit terbentur permodalan dan pemasaran, dan akhirnya usaha mereka tidak berjalan.
“Jadi karena ada program yang dititipkan ke desa, jadi mereka harus bermitra dengan desa dan kecamatan,” jelasnya.
Ia mengakui, keberpihakan pemerintah terhadap UMKM masih sangat lemah. Buktinya, anggaran yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM masih sangat kecil.
Namun begitu, ia di Komisi II berjanji akan mendorong bantuan-bantuan yang ada di pusat dan provinsi agar bisa sampai ke UMKM di Kabupaten Bogor.
“Bantuan ke Pemkab Bogor kecil, padahal anggaran dari pusat banyak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor Surya Purnama membenarkan jika para pelaku UMKM untuk bermitra dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa agar setiap anggaran yang dititipkan bisa sampai ke UMKM.
“Mereka UMKM yang ada di desa dan kecamatan untuk berkoordinasi dengan kecamatan dan desa, keterkaitan anggaran UMKM,” tutupnya*
(Albin)