MenKopUKM Tekankan Dua Solusi Penanganan Koperasi Bermasalah

Menu

Mode Gelap
Harga Emas Antam Turun Hari Ini, Cek Harganya! Kecelakaan, Dua Pengendara Motor Terjatuh dari Flyover Pademangan Cara Beli Tiket Kereta Promo KAI 17 Agustus 2022 Cek Lokasi Sim Keliling, Senin 8 Agustus 2022 Ramalan Cuaca Kota Bogor Hari Ini, Senin 8 Agustus 2022

Nasional · 8 Jun 2022 19:01 WIB

Gelar Rakortas Penanganan Koperasi Bermasalah, MenKopUKM Tekankan Dua Solusi


 MenKopUKM Teten Masduki, saat melakukan rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Rabu 8 Juni 2022. (Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

MenKopUKM Teten Masduki, saat melakukan rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Rabu 8 Juni 2022. (Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) menekankan dua solusi yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk persoalan koperasi bermasalah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait penanganan koperasi bermasalah yang digelar secara khusus.

MenKopUKM Teten Masduki, saat melakukan rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, di Jakarta, Rabu 8 Juni 2022, mengatakan realisasi pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh pengadilan, yang dijalankan delapan koperasi bermasalah dinilai sangat rendah.

“Hal tersebut jelas membuat para anggota yang dananya tertahan di koperasi sulit dicairkan,” kata MenKopUKM Teten.

MenKopUKM menyatakan, bahkan dalam menempuh penyelesaian PKPU, faktanya, realisasi putusan itu sangat rendah untuk dipatuhi.

Untuk itu KemenKopUKM akan terus mengawal dan mendorong, agar koperasi bermasalah tersebut segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan.

“KemenKopUKM juga aktif melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, seperti Bareskrim Polri, Kemenkopolhukam, Jamdatun, PPATK, dan lainnya,” kata Menteri Teten.

MenKopUKM berharap, agar upaya yang dilakukannya tersebut dapat menghindari terjadinya pailit oleh koperasi.

“Untuk itu melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang dibentuk diharapkan dapat mendorong koperasi untuk segera menggelar rapat anggota tahunan (RAT), guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota,” kata Menteri Teten.

Selain itu juga diputuskan bahwa solusi jangka pendek untuk segera mendorong koperasi agar melakukan RAT yang dilakukan melalui pengambilalihan oleh pengurus baru, dan asetnya diambil alih.

Termasuk akan ada penegakan hukum terhadap koperasi yang terindikasi melakukan pengalihan aset dan tidak menjalankan putusan PKPU. Hal itu ada di wilayah penegakan hukum seperti Bareskrim dan Kejaksaan.

“Yang kami segera tempuh adalah mendorong bagaimana mekanisme koperasi itu mengambil alih manajemen lama dengan manajemen yang baru dan asetnya dikuasai manajemen baru,” kata MenKopUKM.

Dalam rakortas tersebut juga disepakati solusi jangka panjang dimana perlu ada perubahan aturan terkait sistem pengawasan terhadap koperasi.

Hal itu dibutuhkan untuk memastikan penanganan koperasi yang bermasalah agar dapat dilakukan secara komprehensif, seperti yang dilakukan pada perbankan. Dengan begitu baik anggota ataupun pengurus koperasi sama-sama terlindungi.

“Dalam jangka panjangnya perlu perubahan regulasi, dalam hal ini revisi Undang-undang Perkoperasian, supaya ada pengaturan pengawasan koperasi yang lebih jelas. Kalau mengacu pada bank yang gagal bayar kan sudah fully regulated. Nah dikoperasi belum ada aturan yang komplit,” kata MenKopUKM.

Menteri Teten juga memastikan, bahwa Kemenkopolhukam dan stakeholder yang berkepentingan mendukung penuh upaya penyelesaian perkara yang membelit koperasi-koperasi bermasalah demi terpenuhinya hak-hak anggota.

Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Ketua Satgas Penangananan Koperasi Bermasalah Agus Santoso, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Disapa Netizen ‘Ibu Jendral’, Followers Polwan Cantik AKP Rita yang Diduga Dekat dengan Irjen Sambo Sudah Puluhan Ribu

8 Agustus 2022 - 21:00 WIB

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Pegadaian Adakan Pembebasan Bunga 0 Persen

8 Agustus 2022 - 20:34 WIB

pegadaian

Presiden Jokowi Minta Kasus Brigadir J Dituntaskan Secara Terbuka

8 Agustus 2022 - 19:20 WIB

Jokowi ASEAN Para Games

Dengar Arahan Jokowi, Pemprov NTT Tunda Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo

8 Agustus 2022 - 15:29 WIB

tarif pulau komodo

Dompet Dhuafa Ajak Ratusan Yatim Eduwisata di Ancol

8 Agustus 2022 - 12:26 WIB

dompet dhuafa eduwisata

Angka Janda dan Duda di Pangandaran Capai Angka 32 Ribu

8 Agustus 2022 - 11:46 WIB

Trending di Nasional