5 Negara Ini Diberi Julukan Negara Anti Kritik

Menu

Mode Gelap
Sekolah SMPN 16 Kota Bogor Digondol Maling, Kerugian Capai Rp 15 juta Siap-siap, Uji Coba Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Besok Diisukan Hamil Anak Jay Park, Ini Tanggapan Jessi SuaraPemerintah.ID dan TRAS N CO Indonesia Berikan Penghargaan Istimewa untuk BPR Korea Utara Beberkan AS-Korsel-Jepang Mulai Membentuk “NATO Versi Asia”

Internasional · 23 Jun 2022 07:47 WIB

Sensitif, 5 Negara Ini Diberi Julukan Negara Anti Kritik


 Korea Utara Tekenal dengan Julukan Negara Anti Kritik. (liputan6/Boordaily.net) Perbesar

Korea Utara Tekenal dengan Julukan Negara Anti Kritik. (liputan6/Boordaily.net)

Bogordaily.net – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Hina Pemerintah saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Hal ini karena isi dari RKUHP tersebut yang dinilai memberatkan rakyat, dan menimbulkan sebutan negara anti kritik.

Berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), RKUHP tersebut ada di Pasal 240 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Bahkan, pada pasal selanjutnya, Pasal 241, disebutkan bahwa hukuman akan dinaikkan menjadi 4 tahun jika penghinaan tersebut disebarkan ke masyarakat umum, secara sosial media maupun langsung.

Nah, tentunya hal ini mengundang kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, masyarakat menilai bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara anti kritik jika RKUHP ini disahkan.

Namun, ternyata keberadaan negara anti kritik itu ada lho! Yuk simak lima negara di bawah ini yang termasuk sebagai negara anti kritik.

1. Korea Utara

Korea Utara sudah dikenal sebagai negara anti kritik oleh dunia. Presiden Korea Utara, Kim Jong-un, sudah memimpin negara tersebut sejak 2012. Dengan rezim totaliter itu, Kim Jong-un membatasi kepemilikan gawai serta menyadap semua bentuk komunikasi dan dokumen yang dikirim menggunakan intranet nasional. Hukuman bagi mereka yang nekat untuk membaca atau mendengarkan konten media luar negeri adalah akan dikirim ke kamp konsentrasi.

2. Cina

Cina dikenal dengan teknologinya yang canggih. Kecanggihan teknologi tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mengawasi kegiatan online masyarakat. Bahkan, sejumlah website besar, seperti Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Twitter, diblokir oleh pemerintah. Semua media pemerintah dan swasta yang ada di Cina juga dikendalikan oleh partai komunis. Banyak wartawan yang sudah ditangkap. Bahkan, beberapa di antaranya tewas setelah diciduk oleh mereka karena komentar yang mereka arahkan kepada pemerintah.

3. Turkmenistan

Negara yang berada di Asia Tengah ini memiliki media yang sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah. Mereka bahkan tak segan untuk menangkap jurnalis yang tidak berada di bawah kontrol pemerintahan. Pada 2018, PBB menetapkan Turkmenistan sebagai dalang dibalik tewasnya jurnalis Ogulsapar Muradova di tahanan pada 2006.

4. Vietnam

Karena media Vietnam dikendalikan Partai Komunis, tulisan blog dan jurnalisme warga pun jadi sasaran selanjutnya untuk dibungkam. Mereka pun memanfaatkan pasal 79, 88, dan 258 KUHP yang berbunyi kegiatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah, propaganda antinegara, dan menyalahgunakan kebebasan dan demokrasi untuk mengancam kepentingan negara dapat dihukum penjara .

Begitu Nguyen Phu Trong berkuasa, teror pada kebebasan berpendapat meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Terbukti banyak jurnalis warga dipenjara atau diusir karena tulisan kritik mereka. Salah satunya bahkan divonis 20 tahun penjara pada Agustus 2018 lalu. Setidaknya 30 jurnalis dan blogger kini ditahan di penjara. Selain itu, otoritas juga menyempurnakan pengawasan digital mereka. Pada Desember 2017, militer juga mengungkapkan adanya pasukan siber berkekuatan 10 ribu orang yang disebut Pasukan 47 .

5. Eritrea

Negara Eritrea terletak di Afrika Timur. Negara ini tidak memberikan ruang bebas untuk akses berita dan informasi. Sejak 2001, diperkirakan sudah banyak jurnalis yang ditahan di penjara tanpa akses ke keluarga, bahkan ke pengacara. Maka dari itu, media sepenuhnya tunduk pada presiden mereka.*

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Paus Fransiskus Tuding Rusia Lakukan Agresi dan Imperialisme di Ukraina

1 Juli 2022 - 20:01 WIB

Sering Dihina London, Moskow Panggil Duta Besar Inggris

1 Juli 2022 - 18:03 WIB

Moskow

Jokowi ke Abu Dhabi Ditemani Prabowo Usai Bertemu Putin

1 Juli 2022 - 12:16 WIB

Bertemu Presiden Rusia, Jokowi Siap Jadi Jembatan Komunikasi Putin-Zelensky

1 Juli 2022 - 08:41 WIB

Pendukung yang Hina Nabi Muhammad Tewas Dipenggal, India ‘Lockdown’

1 Juli 2022 - 05:39 WIB

Misteri Penyebab Kematian Massal 21 Remaja di London

30 Juni 2022 - 21:57 WIB

kematian massal 21 remaja
Trending di Internasional