Bogordaily.net– Tiga wakil menteri telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 15 Juni 2022 lalu. Masih ada sembilan jatah kursi wakil menteri atau wamen yang belum terisi.
Dilansir Suara.com, sembil kursi wamen tersebut adalah Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sebelumnya tiga wakil menteri telah dilantik Jokowi yakni John Wempi Wetipo sebagai wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan serta Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pelantikan itu dilakukan setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum partai koalisi pemerintah.
Dua sosok menteri baru dan tiga wakil menteri baru sangat kental dengan nuansa politis menuju 2024. Inilah yang membuat sorotan banyak tertuju pada reshuffle kali ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyebut Raja Juli bukan sosok tepat Wamen ATR/BPN.
Namun, Dedi menyadari bahwa reshuffle selalu tak memberi kepuasan pada semua pihak, terutama publik. Terlebih reshuffle hanya dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
“Hanya soal antrian pada tokoh atau Parpol kontributor pemenangan di Pilpres sebelumnya, itu hal yang perlu dipahami agar publik tidak kecewa,” kata Dedi dilansir Suara.com.
Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto  berharap seluruh menteri dan wakil menteri, termasuk kader PDIP, John Wempi Wetipo, bisa bekerja untuk kepentingan bangsa.
“Semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk kepentingan capres dan cawapres,” kata Sekjen PDIP itu di Sekolah Partai PDIP, 16 Juni 2022.
Sementara itu dalam waktu dekat, kabarnya pelantikan bakal dilakukan lagi. Â Apakah jatah masih diberikan untuk partai koalisi?***