Bogordaily.net– Meski sudah melegalkan penggunaan dan penanaman mariyuana di negaranya, Thailand tetap memperingatkan warganya agar tak membawa ganja ke Indonesia.
“Kedutaan Besar Thailand di Jakarta memperingatkan warga Thailand agar tak membawa tanaman ganja, rami, atau produk yang mengandung tanaman itu ke Indonesia,” tulis Kedubes Thailand di kolom keterangan akun Facebook resmi mereka yang dilansir CNN Indonesia.
Melalui foto pernyataan berbahasa Thailand, kedubes menjelaskan sejumlah ancaman hukuman bila tertangkap membawa ganja ke Indonesia.
“Jika melanggar, dapat dihukum di bawah hukum Indonesia dengan denda minimum Rp1 miliar dan penjara lima tahun atau seumur hidup, atau maksimal hukuman mati,” demikian tulisan di foto itu.
Sebelumnya, Kedubes Thailand melegalkan penggunaan dan penanaman ganja untuk keperluan medis dan kosmetik.
Tak lama setelah ganja dilegalkan, warga Thailand langsung beramai-ramai mengunjungi festival mariyuana, di mana asap mengepul di berbagai sudut.
Sejak awal, pemerintah menekankan bahwa penggunaan ganja untuk sekadar bersenang-senang tak diperbolehkan. Namun, tak ada aturan dan hukuman pasti bagi warga yang melanggar aturan. Parlemen Thailand saat ini baru menggodok rancangan undang-undang pengendalian ganja sekitar sepekan setelah mereka melegalkan penggunaan mariyuana.
Setelah itu, festival ganja pun digelar di Thailand setelah pemerintah melegalkan penggunaan mariyuana untuk medis dan kosmetik. Ribuan orang pun menikmati festival yang digelar kelompok advokasi ganja, Highland Network, di White Sands Beach. Provinsi Nakhon Pathom, Bangkok timur.
Undang-undang terbaru Thailand tampaknya tak jelas mengatur mengenai penggunaan ganja untuk rekreasi atau kesenangan.
Sebenarnya dapat menangkap warga yang mengisap ganja di luar rumah. Namun, penangkapan itu berlandaskan aturan mengenai “gangguan publik”, bukan terkait penyalahgunaan narkoba.
Dalam festival ini, polisi hadir. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memantau, bukan menindak orang yang melanggar aturan.
Salah satu penyelenggara festival, Arun Max Avery, mengaku tak khawatir soal penerapan undang-undang tersebut.***