Banyak Masalah, Kemensos RI Cabut Izin ACT!

Menu

Mode Gelap
Pakai Mobil Mercy, Perempuan Ini Maling Cokelat di Minimarket Gereja di Mesir Kebakaran, 41 Tewas Termasuk 18 Anak-anak Jadwal dan Lokasi Sim Keliling Kota Bogor, Senin 15 Agustus 2022 Pencuri Jadi Bulan-bulanan Warga, Sempat Todong Pistol Bharada E Dipastikan Aman di Rutan Bareskrim Polri

Nasional · 6 Jul 2022 07:50 WIB

Banyak Masalah, Kemensos RI Cabut Izin ACT!


 Peresmian Lumbung Air dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Gaza, Palestina, Senin 20 Desember 2021.(Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Peresmian Lumbung Air dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Gaza, Palestina, Senin 20 Desember 2021.(Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait dugaan pelanggaran peraturan pihak Yayasan.

Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, 5 Juli 2022.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, dikutip dari CNN, Rabu 6 Juli 2022.

Pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan donasi sebesar 13,5 persen. Hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

“Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” demikian keterangan Kemensos.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Pada hari Selasa, 5 Juli 2022, Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Karyawannya Diancam UU ITE, Alfamart Tunjuk Hotman Paris jadi Kuasa Hukum

15 Agustus 2022 - 13:06 WIB

Alfamart Hotman Paris

Tekan Biaya Operasi, Pabrik Semen di Kalsel Beralih ke Listrik PLN

15 Agustus 2022 - 10:43 WIB

pabrik semen

Bergenre Misteri, Ini Sinopsis Drama China “Checkmate”

15 Agustus 2022 - 10:29 WIB

Checkmate

Kenali 4 Dampak Negatif Terlalu Oversharing

15 Agustus 2022 - 10:04 WIB

overhsharing

Kejagung Siapkan 30 Jaksa Untuk Mengawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

15 Agustus 2022 - 09:27 WIB

SBY Tak Ikut Upacara Kemerdekaan di Istana

15 Agustus 2022 - 08:53 WIB

Upacara Kemerdekaan
Trending di Nasional