Bogordaily.net– Bambang Widjojanto (BW) keluar dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan. Keputusannya tersebut menuai beragam komentar. Salah satunya dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Ia menyambut baik keputusan BW keluar dari  TGUPP Anies Baswedan dan  menilai sudah tepat jika ingin menjadi kuasa hukum yang mendampingi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming dalam sidang praperadilan kasus korupsi.
“Kalau memang mengundurkan diri secara permanen, saya kira ini langkah yang positif. Gentleman itu,” ujar Gembong dikutip Suara.com, Kamis 21 Juli 2022.
Gembong juga menilai BW tidak akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta jika rangkap jabatan. Apalagi pekerjaan yang ia ambil berkaitan dengan kasus korupsi.
“Saya apresiasi dia mengambil posisi yang profesional betul. Karena kalau tetap di TGUPP, kan dia jadi tidak fokus dan setengah-setengah,” ujar Gembong.
Selain itu, ia menilai ada alasan lain BW mundur dari TGUPP Anies, yakni tekanan dari publik. Citra BW akan menjadi buruk jika lanjut menjadi tim Anies sambil menjadi kuasa hukum Maming.
“Bambang Widjojanto hari ini sudah tidak tahan mendapat tekanan publik. Tekanan publik yang begitu besar, maka pada akhirnya dia mengundurkan diri,” pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempermasalahkan keluarnya BW. Menurutnya, hal ini juga tidak akan mengganggu kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Menurut Riza, pergantian posisi di TGUPP atau struktur lainnya adalah hal yang biasa. Tugas yang ditinggal nantinya akan dikerjakan oleh orang lain untuk sementara waktu.
“Enggak (mengganggu), kami kan biasa kalau jabatan itu, kalau ada yang mundur nanti kan dibantu oleh yang lain, biasa, dalam satu organisasi, mutasi rotasi pergantian orang, pejabat, itu suatu yang biasa, tidak ada masalah,” ujar Riza.
Meski demikian, sampai saat ini belum ada pengganti BW sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Ia juga mendukung alasan BW keluar dari TGUPP karena khawatir terjadi konflik kepentingan ketika menjabat tapi harus mengurus kasus lain.***
(Riyaldi Suhud)