Pemerintah Tetapkan Vaksinasi Booster Jadi Syarat Mobilitas

Menu

Mode Gelap
FIFA Resmi Umumkan Jadwal Kick-off Piala Dunia 2022 Dimajukan Hari Ini Harga Emas Antam Turun Rp 5.000 Per Gram Diserang Kelompok ADF, 800 Napi Penjara di Kongo Timur Kabur Jangan Telat Perpanjang Sim, Cek di Sini Lokasinya! Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK

Nasional · 5 Jul 2022 08:17 WIB

2 Minggu Lagi, Pemerintah Tetapkan Vaksinasi Booster Jadi Syarat Mobilitas


 Menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyesuaian PPKM berdampak pada kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.(Istimewa/Bogordaily.net) Perbesar

Menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyesuaian PPKM berdampak pada kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.(Istimewa/Bogordaily.net)

Bogordaily.net – Vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat bepergian melalui darar, udara hingga laut akan segera diterapkan oleh pemerintah dua minggu mendatang. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan.

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis, Senin 4 Juli 2022.

Keputusan penerapan vaksin booster untuk mobilitas masyarakat itu didasarkan pada hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, nantinya kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Disebutkan, penerapan kebijakan baru dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Luhut menyebutkan, berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

Vaksin booster ini nantinya akan menjadi syarat perjalanan hingga masuk ke berbagai tempat umum. Sentra vaksinasi juga disebut akan kembali dibuat berada di berbagai tempat.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” ungkap Luhut.

Luhut menyebut pemerintah juga telah meminta TNI, Polri, serta pemerintah daerah kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan tracing. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas sekaligus mempersiapkan langkah mitigasi.

“Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala,” tuturnya.

“Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi lengkap sampai booster untuk dapat segera mendatangi gerai-gerai vaksinasi yang sudah ada, demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan saat ini,” sambungnya.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaktur

 
Baca Lainnya

Penelitian Literasi Digital dengan Metode Mobile Seamless Learning di Era Merdeka Belajar untuk Pendidik PAUD 

13 Agustus 2022 - 14:21 WIB

Taufiq Kiemas dalam Kenangan Rizal Ramli, Masih Beri Hormat

13 Agustus 2022 - 12:50 WIB

rizal ramli taufiq kiemas

Ketum Projo Mengancam Siapa Partai, Perbrdaan, Demokrasi atau Konstitusi

13 Agustus 2022 - 10:58 WIB

Projo

KemenkopUKM Perkuat Kelembagaan Koperasi Nelayan

13 Agustus 2022 - 09:31 WIB

Case Close! Bareskrim Hentikan Laporan Dugaan Pelecehan Brigadir J ke Putri Candrawathi

12 Agustus 2022 - 22:58 WIB

Mencengangkan, Mahfud MD Bongkar Habis Kelakuan Ferdy Sambo Sebelum Jadi Tersangka

12 Agustus 2022 - 22:22 WIB

Pelaksanaan Pemilu 2024
Trending di Nasional