Bogordaily.net – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengajak Pemkab Bogor untuk merumuskan arah pembangunan Bumi Tegar Beriman hingga tahun 2025 mendatang.
Hal tersebut mengingat masa jabatan kepala daerah yang berakhir Desember 2023, sementara Pilkada baru akan digelar akhir tahun 2024.
“Masa efektif kerja kepala daerah atau Bupati Bogor paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ucapnya, dikutip dari Inilahkoran.
Lanjutnya, Karena Pilkada akan digelar serentak pada akhir 2024, tambah Rudy Susmanto, kepemimpinan daerah akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan, Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, kata dia, baru akan dilantik pada April 2025.
“Karena itu kita harus merumuskan Kabupaten Bogor hingga 2025 sejak hari ini,” terangnya.
Sementara, Dampak pandemi Covid-19 terhadap berbagai sektor perlu penanganan yang tidak biasa-biasa saja. Untuk itu, perlu ada terobosan untuk akselerasi pembangunan yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah agar terus menunjukan kebaikan dan program inovatif untuk kebaikan masyarakat kabupaten Bogor.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan program yang sudah dicanangkan, program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju juga bersama,” pungkasnya.
Politisi partai Gerindra ini juga meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor agar meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun transparansi anggaran.
Sehingga, kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Bogor kembali lagi pasca kasus suap auditor badan pemeriksa keuangan (BPK) yang kini sedang digarap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)
“Untuk SKPD, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan Dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik , Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” tutupnya*
(Albin)