Bogordaily.net– Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah menuai sorotan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor Achmad Sobari menolak dan mengecam kenaikan harga BBM karena akan berdampak pada berbagai sektor perekonomian.
“Dengan situasi masih dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah alih-alih akan menaikkan harga BBM, tentunya hal itu hanya akan menambah kemerosotan ekonomi pada masyarakat, karena banyak sektor yang akan terdampak akibat kenaikan harga BBM tersebut,” kata Achmad Sobari dalam keterangan yang diterima Bogordaily.net, Kamis, 25 Agustus 2022.
Menurut Achmad Sobari, kenaikan harga BBM hanya akan menaikkan inflasi dan terdampak pada daya beli yang menurun pada masyarakat.
“Dengan alih kenaikan harga BBM akibat pembengkakan anggaran APBN. Sebenarnya masih banyak ruang fiskal yang masih cukup sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945 tentang campur tangan pemerintah dalam penentuan harga BBM semestinya menggunakan azas perlindungan kepada masyarakat, bukan malah mencekik rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif harus turun dan melakukan intervensi untuk mengendalikan harga BBM yang dijual oleh Pertamina dan mengusut tuntas para importir BBM agar tidak mengambil untung besar.
“Mereka juga harus memikirkan dampak kenaikan BBM terhadap inflasi yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi rakyat,” imbuhnya.
Achmad Sobari mengjelaskan seperti diketahui minyak mentah dan gas Indonesia bisa dikatakan terbesar di Asia Tenggara dan seharusnya harga BBM bisa jauh lebih murah dari yang dijual saat ini
“Ini malah berbanding terbalik dengan harga BBM yang tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Achmad Sobari.
Jika pemerintah tetap kekeh akan menaikkan harga BBM, maka kata dia, BEM FH UIKA Bogor, akan menggelar dan akan menjadi motor penggerak BEM dari universitas di Bogor untuk melakukan aksi besar-besaran dalam menolak kenaikan harga BBM.
Ia pun meminta kepada DPR RI untuk menolak jika pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga BBM atau akan mencabut subsidi BBM.
“DPR harus mampu membuktikan kepada rakyat akan keberpihakannya. Kami yakin pemerintah pasti mempunyai cara lain dalam mengatasi anggaran negara yang semakin menipis akibat subsidi BBM. Jangan sampai kenaikan harga BBM menambah beban rakyat yang semakin berat dalam menanggung hidupnya,” ujarnya.***