Bogordaily.net –Â Pemerintah baik Presiden RI joko Widodo (Jokowi) maupun para menteri ekonominya sudah memberikan sinyal keras atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi.
Kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar Subsidi diharapkan bisa menahan konsumsi penggunaan bensin itu sehingga subsidi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun.
Lalu kenapa harga BBM harus naik? Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM Subsidi ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi, sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Seperti diketahui harga minyak mentah dunia sempat bertengger lama di atas US$ 100 per barel.
Menurut Mamit, harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha. Maklum, Indonesia adalah negara net importir minyak, sehingg mau tak mau meskipun harganya tinggi tetap gharus dibeli demi memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri
“Melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Sudah cukup kita membakar uang kita di jalan. Seharusnya subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan (pendidikan, kesehatan dsb),” ungkap Mamit kepada CNBC Indonesia, Selasa 23 Agustus 2022.
Mami mengatakan, melalui penyesuaian Harga BBM Subsidi juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi. Selain itu, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak.
Terkait BBM Subsidi, Pertamina merupakan operator yang menjalankan kebijakan dari Pemerintah (Penentu harga adalah Pemerintah), namun harus diimbangi dengan ketersediaan BBM di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrian yang cukup panjang.
“Kenaikan tersebut pasti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan akan ada kenaikan harga barang serta harga jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak,” ungkap Mamti.
Adapun stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah diantaranya: memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.
Kenaikan harga BBM ini bisa memberikan dampak sosial dimasyarakat yang berakibat bisa terganggunya iklim investasi di Indonesia. Aksi penolakan diperkirakan akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. “Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita. Solusi yang lain jika tidak mau menaikan adalah pembatasan penggunaan BBM subsidi melalui Revisi Perpres 191/2014 saya kira bisa menjadi kunci dari pembatasan tersebut,” tandas Mamit.***
Sumber: CNBCIndonesia.com