Bogordaily.net – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD menyampaikan pesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar siap atas gugatan saat pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti.
“Karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu,” ujar Mahfud, sebagaimana dilansir Antara, Selasa, 2 Agustus 2022.
Menurutnya, secara turun temurun dalam penyelenggaran Pemilu pasti akan terjadi saling gugat menggugat antar pihak, bahkan seperti tidak ada Pemilu jika tidak saling gugat.
“Sejak dulu terjadi seperti itu. Karena apapun yang Anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan,” tuturnya.
Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi salah paham antara KPU dengan peserta Pemilu, masyarakat maupun dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu).
“Supaya tidak ada salah paham,” pungkasnya.
Saat ini, lanjut Mahfud, usulan tambahan anggaran KPU yang sudah disetujui oleh pemerintah sebesar Rp1,24 triliun.
“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” jelas Mahfud pada acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para pimpinan partai politik ini.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100%. Sedangkan mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.
Pada kesempatan itu, seluruh rakyat Indonesia juga diajak untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Mahfud berharap, Pemilu 2024 dapat menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang baru untuk lebih memajukan Indonesia.